Pemerintah dan DPR Perlu Cari Solusi Kelistrikan Nasional

akurat logo
Aji Nurmansyah
Jumat, 15 Desember 2017 08:37 WIB
Share
 
Pemerintah dan DPR Perlu Cari Solusi Kelistrikan Nasional
Ilustrasi Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN . INDUSTRY.CO.ID

AKURAT.CO, Pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional, demikian simpulan sebuah diskusi bertajuk "Reformasi Kelistrikan Nasional".

Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto menjelaskan bahwa upaya mencari solusi itu dibahas dalam diskusi di Gedung MITI Center, Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/12).

Solusi dimaksud, katanya, terutama setelah terungkapnya surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang menjelaskan kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PLN terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Pembicara dalam diskusi itu, yakni Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya Mukhtasor menyatakan bahwa dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar 3 persen pembangkit yang telah beroperasi.

Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun.

Kondisi ini, katanya, dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan.

Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

"Subsidi listrik menyangkut aspek hilir, sementara aspek hulu yang lebih strategis, yakni memperkuat keuangan PLN agar mampu menyediakan dan memasarkan listrik lebih baik dan harga terjangkau," kata Mukhtasor yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Kepala Bagian Program pada Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia BPPT, Edi Hilmawan, yang hadir dalam diskusi sepakat perlunya perubahan kebijakan karena listrik terkait hajat hidup rakyat banyak.

Berdasarkan data tahun 2015, jumlah pelanggan PLN tercatat 59 juta, terdiri atas rumah tangga 54,6 juta (92,7 persen), bisnis 2,6 juta (4,5 persen) dan sosial 1,3 juta (2,2 persen).

"Pelanggan di sektor bisnis harus digenjot, karena potensinya amat besar. Saat ini industri besar membuat pembangkit sendiri," kata Edi.

Total penjualan listrik 216,4 TWh, sebagian besar untuk rumah tangga (42 persen), industri (35 persen), dan bisnis (16 persen).

Konsumsi listrik Indonesia 0,786 MWh/kapita masih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, hampir sama dengan India yang memperlihatkan kenaikan signifikan.

Tingkat konsumsi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan China (4 MWh/kapita) yang gencar memacu industri, atau dibandingkan rerata dunia (3 MWh/kapita) dan negara-negara maju (9 MWh/kapita).

"Hal itu disebabkan kondisi fisik negara kepulauan serta banyak daerah yang masih terisolasi, sehingga grid interkoneksi di Indonesia sulit terbentuk," kata Edi.

Edi melihat belum saatnya PLN melakukan unbundling (pemisahan proses bisnis) demi menjaga pasokan dan harga terjangkau konsumen.

Privatisasi energi listrik juga berisiko besar karena menyerahkan distribusi dan harga kepada mekanisme pasar bebas.

Ia menyarankan yang penting, PLN fokus pada pembangunan infrastruktur jaringan transmisi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi.

"Perlu dipertimbangkan untuk membagi PLN berdasarkan wilayah operasi, seperti di Jepang di bagi dua wilayah pengelolaan listrik," katanya.

Selain diskusi, CSDS juga melakukan kajian intensif terhadap masalah energi nasional, termasuk kelistrikan.

Langkah korporasi Peneliti Senior dan Sekretaris CSDS Uray M. Dani menyimpulkan PLN sebagai BUMN kelistrikan perlu segera melakukan langkah-langkah korporasi untuk mengatasi masalah akut.

Masalah itu, yaitu upaya peningkatan pemanfaatan listrik oleh pengguna untuk meningkatkan produktifitas dan diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi, dan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance).

Pemerintah harus mengambil kebijakan berani untuk mengantisipasi eskalasi masalah keekonomian kelistrikan di masa datang.

"Kebijakan terkait dengan 'supply-demand side management' wajib dievaluasi agar kegiatan usaha kelistrikan dapat tumbuh dengan sehat, termasuk perluasan opsi-opsi kontrak penyediaan kelistrikan di antara para pelaku usaha di bidang ini," katanya.

Kelistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk menyehatkan kelistrikan nasional perlu tetap berpegang pada konstitusi, tidak sebatas meningkatkan ketahanan energi nasional, namun juga dalam bingkai peningkatan kemandirian, keadilan dan kedaulatan bangsa.

"Bila PLN terancam bangkrut, maka dampaknya pada keuangan negara dan sistem kelistrikan negara. Selanjutnya mengancam ketahanan energi nasional," kata Mukhtasor. []


Editor. Juaz

Sumber. Antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Mangkir dari Panggilan Polisi, Sandiaga Klaim Pihaknya Kooperatif Hukum

Rabu, 17 Januari 2018 11:58 WIB

Sandiaga menjelaskan bahwa segala urusan yang menyangkut dirinya dengan hukum akan diproses oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Valentino Rossi dan Barcelona Bersaing Raih Gelar Comeback Terbaik 2017

Rabu, 17 Januari 2018 11:52 WIB

Rossi juga bersaing dengan olahragawan top dunia lainnya


4 Pasang Kontestan Pilkada Kota Bogor Lolos Uji Kesehatan

Rabu, 17 Januari 2018 11:45 WIB

Semua para calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.



Soal Video Mesum Mirip Marion Jola, Ini Komentar Maia Estianty

Rabu, 17 Januari 2018 11:44 WIB

Maia Estianty mengaku sudah mengetahui isu video mesum mirip kontestan Indonesian Idol bernama Marion Jola


Ronaldinho Ingin Akhiri Karier dengan Tur Keliling Dunia

Rabu, 17 Januari 2018 11:43 WIB

Ronaldo salah satu ikon sepakbola dunia


Kebijakannya Dikritik DPRD, Sandiaga Pilih Dengarkan Saran Menteri Rini

Rabu, 17 Januari 2018 11:42 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyebut bahwa pagar itu dicabut karena terlihat tidak bagus.


Nekat Jambret di Tempat Umum, Pria Ini Diamankan Polisi

Rabu, 17 Januari 2018 11:41 WIB

Polisi sigap mendengar teriakan dua siswa yang akan dijambret.


Sandiaga Ngaku Bakal Tunaikan Semua Kontrak Politiknya

Rabu, 17 Januari 2018 11:32 WIB

Keberadaan becak adalah kontrak politik gubernur sebelumnya.


Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Mengaku Stres

Rabu, 17 Januari 2018 11:25 WIB

Amanda mengaku trauma untuk keluar rumah.


Selama Dini Hari Tadi, 19 Kali Guguran Warnai Gunung Sinabung

Rabu, 17 Januari 2018 11:25 WIB

Sementara itu, aktifitas kegempaan juga masih terus berlangsung. Tercatat gempa terjadi sebanyak 37 kali sepanjang subuh.


Tiga Hari Hilang, Saat Ditemukan Purnawiraman TNI Ini Luka di Kepala

Rabu, 17 Januari 2018 11:20 WIB

Ia ditemukan Polisi di kawasan Jalur Bus TransJakarta di Tanjung Priok.


Soal Perceraiannya, Ahok Hingga Kini Belum Dapat Panggilan dari PN Jakut

Rabu, 17 Januari 2018 11:11 WIB

Josefina tetap menunggu surat pemanggilan tersebut. Bahkan hal ini sudah dilaporkan ke kliennya pada Jumat (12/1) lalu.


Kaesang Pangarep Buktikan Kakaknya Mirip Personel Meteor Garden

Rabu, 17 Januari 2018 11:10 WIB

Kaesang Pangarep posting foto Gibran Rakabuming Raka yang buat warganet ngakak.


Anggaran FORMI Surabaya 2018 Capai Rp1,1 Miliar

Rabu, 17 Januari 2018 11:08 WIB

Anggaran FORMI yang dianggarkan dari APBD Kota Surabaya untuk kegiatan selama 2018 mencapai Rp1,1 miliar.