Geliat Ekonomi Syariah

Ini Syaratnya Bila Perbankan Ingin Jadi Penerima Dana Haji

akurat logo
Denny Iswanto
Jumat, 10 November 2017 16:22 WIB
Share
 
Ini Syaratnya Bila Perbankan Ingin Jadi Penerima Dana Haji
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah para awak media, dalam acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya, Jumat (10/11).. AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah memberikan persyaratan yang tegas bagi calon Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), meskipun pada saat ini sudah ada 17 bank yang dipercaya Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerima dana haji.

"Karena pada tahun 2022 pihaknya menargetkan dana kelolaan haji ini bisa mencapai Rp155,4 triliun. Sehingga target kami bank-bank itu harus bisa mendapatkan target 400.000 jemaah baru per tahun. Sekarang masih 300.000an," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu saat konferensi pers dalam acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya, Jumat (10/11)

Sehingga pihak perbankan bila ingin menjadi BPS-BPIH dan menjadi mitra BPKH di tahun 2018 dimana semua kewenangan pengelolaan dana haji berada di pihak BPKH harus mengikuti seleksi. Perbankan yang sebelumnya telah menjadi BPS-BPIH, juha tetap harus melakukan seleksi ulang hingga Desember 2017.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M, ada 17 bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH.

Bank terpilih tersebut terdiri dari enam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Sementara, sebelas bank lainnya adalah bank umum nasional yang memiliki unit usaha syariah yaitu BTN, Bank Permata, Bank CIMB-Niaga, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumut, BPD DKI, BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Riau, BPD Sumselbabel, Bank Nagari, dan Bank Aceh.

"Dana haji yang sangat besar ini dikelola oleh 17 bank, dan sedang dalam proses seleksi untuk mendapatkan status bank penerima setoran per tahun akan datang. Mau harus memenuhi persyaratan sebagai bank yang sehat, dan punya kemampuan teknologi informasi, memiliki banyak jemaah haji dan umrah, dan memiliki program perhajian," tutur Anggito.

Selain itu, Perbankan calon BPS-BPIH, produk simpanannya harus dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggunakan akad, bisa mengusahakan virtual account, mampu mengembangkan produk, serta jaringan dan jangkauan jemaah yang luas.

"Karena dana haji itu terkumpul semua atas nama rekening Menteri Agama, dan akan pindah ke BPKH pada akhir tahun ini. Kalau dikumpulkan semua maka akan melebihi jaminan LPS. Maka perlu ada satu rekening, tapi rekening qq nya atas nama jamaah. Sehingga uang tersebut harus dijamin oleh LPS. Jadi bank wajib menyediakan virtual account. Tidak hanya dalam informasi, tapi jamaah yang belum berangkat akan dapatkan virtual account," jelasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini juga mengatakan bahwa perbankan wajib untuk mengembangkan produknya, tidak hanya deposito atau giro tapi pembiayaan yang dapat dikategorikan untuk investasi lainnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Menkominfo Sebut Google Bisa Jadi Contoh Tarik Pajak OTT

Rabu, 17 Januari 2018 16:28 WIB

KEwajiban pajak Google capai Rp450 M per tahun dengan asumsi margin keuntungan sebesar Rp1,6 T-Rp1,7 T per tahun.


Hanya Karena Kecoa, Pesawat British Airways Dikandangkan

Rabu, 17 Januari 2018 16:26 WIB

Awak kabin pesawat British Airways menolak menerbangkan pesawat karena menemukan kecoa di dalam pesawat.


Bangladesh Tampung Lebih dari Sejuta Pengungsi dari Rohingya

Rabu, 17 Januari 2018 16:24 WIB

Militer Bangladesh memulai pendataan biometrik pengungsi tahun lalu setelah gelombang pengungsi Rohingya masuk dari Myanmar.


Pengamat: Lebih Baik Becak Dioperasikan di Kawasan Wisata

Rabu, 17 Januari 2018 16:24 WIB

Syafuan Rozi yang merupakan peneliti dari LIPI menilai operasinal becak akan menimbulkan masalah baru


Kemenperin Gencarkan Program E-Smart IKM

Rabu, 17 Januari 2018 16:23 WIB

Kemenperin menargetkan 4.000 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) agar bisa memasarkan produk secara online


Sstt...Ini Rahasia Badan Indah dan Wajah Cantik Katy Perry

Rabu, 17 Januari 2018 16:22 WIB

Katy Perry akui tak pernah operasi plastik dan ia suka makan. Oh yaa?


Gelar Undian dengan Hadiah Utama 2 Unit Mobil, Adira Finance Manjakan Konsumen

Rabu, 17 Januari 2018 16:18 WIB

Hapid berharap perusahaan pembiayaan ini mampu terus memanjakan pelanggan setia Adira Finance.


Tak Menyerah Kejar City, MU Belajar dari Kegagalan Musim 2011-2012

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

MU tertinggal 12 poin dari sang pemuncak klasemen.


OSO Tak Mau Ungkap Konflik Hanura, Ini Alasannya

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

OSO mengklaim Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, mendukung kepemimpinannya.


MUI: Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan Lukai Perasaan Umat Beragama

Rabu, 17 Januari 2018 16:15 WIB

Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.


Kecerdasan Buatan Pembaca Usia Sel Tubuh Bantu Perpanjang Umur

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Artificial Intelligence mampu memprediksi usia seseorang hanya dengan melihat fotonya


Sakit Tak Kunjung Sembuh, Pria 42 Tahun Terjun dari Lantai 6 RS Sumber Waras

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Tjong Bu Fen (42) nekat terjun dari lantai 6 di rumah sakit Sumber Waras, Rabu dini hari


Benchmark BUMN Menapaki Tahun-Tahun Gencarnya Pembentukan Holding Company BUMN

Rabu, 17 Januari 2018 16:12 WIB

Toto: Diperlukan suatu implementasi dari gagasan pembentukan induk perusahaan atau holding company pada beberapa BUMN.


Pimpinan DPR Nilai Idrus Sosok yang Tepat Gantikan Khofifah di Kabinet

Rabu, 17 Januari 2018 16:07 WIB

Dia pun berharap, Idrus mampu menjalankan amanah dengan baik meskipun jabatan itu hanya dalam waktu hingga 2019 nanti.