Misbakhun: Anggaran BPK Harusnya Meningkat

akurat logo
Denny Iswanto
Kamis, 14 September 2017 17:00 WIB
Share
 
Misbakhun: Anggaran BPK Harusnya Meningkat
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.. Foto: AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga Negara RAPBN 2018. Total anggaran yang diajukan oleh BPK adalah sebesar Rp2,8 Triliun.

Menanggapi paparan Sekjen BPK mengenai apa yang ingin dicapai, dan apa yang sudah dilaporkan terkait rencana anggaran lembaga 2018, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kesulitan dan hambatan yang dialami BPK.

"Ada 500 lebih Kabupaten/Kota, ditambah propinsi, kemudian ada Kementerian/Lembaga Negara yang jumlahnya ratusan, belum lagi ratusan BUMN yang harus diaudit oleh BPK, dan ini membutuhkan sebuah konsolidasi organisasi yang harus kuat di BPK. Anggaran Rp2,8 triliun itu tidak mencukupi untuk memperkuat kerja BPK. Karena itu, konsolidasi organisasi tentunya yang paling utama ya untuk menggerakkan organisasi adalah anggaran,” kata Misbakhun saat RDP di kompleks Senayan Jakarta, Kamis (14/9).

Misbakhun melihat ada sedikit ketidaksinkronan ketika tugas pengawasan dan ekspektasi publik terhadap BPK, tapi anggaran cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, ini tentunya menjadi tantangan sendiri yang membutuhkan kreatifitas.

“Dan mau tidak mau, kalau pemerintah ingin memiliki akuntabilitas yang baik, seharusnya dukungan kita ya ke BPK sebagai check and balances,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, salah satu lembaga yang ada di dalam Konsitusi (UUD 1945) kita dengan tugas dan kewenangan yang jelas dan strukturnya ada di kelembagaan yang kedudukannya sama dengan DPR, ya BPK. Tapi, nasib BPK dan DPR hampir sama, ketika meminta anggaran sedikit yang ribut media massa karena BPK dengan fasilitas terbatas namun fungsinya sangat luas.

Ditegaskan Misbakhun, keberadaan BPK sudah diatur didalam UU No 15 Tahun 2006.  Walaupun dirinya melihat kalau UU 15/2006 relevansi dan tantangannya perlu diamandemen kembali sesuai perkembangan jaman yang banyak tantangan.

“UU 15/2006 yang sudah berlaku 10 tahun ini harus diamandemen supaya tanggung jawab BPK diperkuat kembali,” katanya.

Menurut politisi Golkar itu, kalau kita ingin melakukan sinergi dalam rangka mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPR, BPK harus diperkuat. Caranya dengan menaikkan anggaran, sehingga kita bisa membuka dengan baik lembaran-lembaran negara di Kementerian/Lembaga Negara, Kabupaten/Kota. 

"Dengan anggaran yang memadai, lanjutnya, akan sangat mendukung kerja mereka," tegasnya.

Mantan pegawai pajak ini menegaskan, keberpihakan DPR arahnya harus ke sana. Dari situ kita tahu dari hasil audit yang dikirimkan BPK tiap tahun mengenai penyelenggaraan akuntabilitas APBN.

“Sinergi antar lembaga harus makin diperkuat. Dengan cara apa? DPR diperkuat dengan feeding data dari BPK. Supaya politik pengawasan kita didasarkan dengan basis data yang kuat dari hasil audit BPK,” pungkasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Apartemen Cimanggis City Bisa Dicicil Rp2 Juta per Bulan

Sabtu, 18 November 2017 11:46 WIB

Besaran DP pun bisa berkurang melihat kemampuan dari calon pembeli dan mempertimbangkan hal lainnya.


Ribuan Warga Muhammadiyah Peringati Milad ke-105 di Surabaya

Sabtu, 18 November 2017 11:46 WIB

Peringatan milad Muhammadiyah di Tugu Pahlawan Surabaya diharapkan memberi spirit dalam pergerakan Muhammadiyah.


Disney Tugaskan Stephen Chbosky Menulis Film Prince Charming

Sabtu, 18 November 2017 11:41 WIB

Disney menugaskan Stephen Chbosky untuk menulis film baru 'Prince Charming'.


Aneh, Burung Misterius Hanya Menyerang Pesawat yang Ditumpangi Orang Kristen

Sabtu, 18 November 2017 11:40 WIB

Burung itu ingin menyerang langsung ke posisi pilot, dan berusaha membuat pesawat jatuh dan kecelakaan


Perubahan Cuaca yang Tidak Menentu Berpotensi Munculnya Wabah Penyakit Ini

Sabtu, 18 November 2017 11:39 WIB

Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan beberapa macam penyakit.


Indonesia-Malaysia Gunakan Cara Scientific Tepis Tuduhan Uni Eropa Terkait Kelapa Sawit

Sabtu, 18 November 2017 11:39 WIB

Indonesia dan Malaysia berinisiatif untuk mendirikan yang kita sebut councel of palm Oil Produsing Countries.


Billy Reid Hadirkan Sunglasses ala Zaman Klasik

Sabtu, 18 November 2017 11:33 WIB

Brand ini mengeluarkan koleksi kacamata model terbaru yang menjanjikan penggunanya lebih percaya diri.


Buka Cabang Baru, Equity Finance Indonesia Bidik Pembiayaan Rp130 Miliar

Sabtu, 18 November 2017 11:33 WIB

Selama ini pembiayaan di Bali, lebih banyak diserap oleh sektor pariwisata mengingat Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata.


Bukti Mencengangkan, Mobil Listrik Ternyata Tidak Selalu Ramah Lingkungan

Sabtu, 18 November 2017 11:32 WIB

Mobil listrik diklaim ramah lingkungan dan dianggap tidak mengeluarkan emisi penyebab polisi, Tapi...


Pemkab Gandeng Kementerian Kominfo Gelar Edukasi UMKM Go Online

Sabtu, 18 November 2017 11:32 WIB

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan program pemerintah menuju 8 juta UMKM.


108 Pemuda asal Maluku Utara Lulus Seleksi Masuk TNI

Sabtu, 18 November 2017 11:28 WIB

Selama sepekan lebih para peserta mengikuti karantina yang dipusatkan di Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau


Berbahaya! Jangan Merokok di Depan Anak-Anak!

Sabtu, 18 November 2017 11:27 WIB

Rokok merupakan penyebab utama kanker. Sangat penting bagi keluarga untuk bekerja sama menjauhkan anak dari rokok.


Misi Rahasia Zuma SpaceX Ditunda Peluncurannya

Sabtu, 18 November 2017 11:25 WIB

Zuma adalah misi yang sifat dan badan di baliknya sangat mesterius.


Reaksi Mahfud MD terkait Rencana Pengacara Setnov Tuntut KPK ke Pengadilan HAM

Sabtu, 18 November 2017 11:19 WIB

Mahfud MD menilai pengacara Setya Novanto tak mengetahui fungsi dan tugas pengadilan HAM Internasional.


Puluhan UMKM Ramaikan Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah

Sabtu, 18 November 2017 11:16 WIB

Dulu, Indonesia menjadi penghasil lada terbesar di dunia, tetapi sekarang Indonesia berada di urutan keempat.