BI Terbitkan Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

akurat logo
Denny Iswanto
Rabu, 13 September 2017 19:00 WIB
Share
 
BI Terbitkan Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean (tengah) saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media terkait Peraturan BI tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Jakarta, Rabu (13/9).. Foto: AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

"Dengan ketentuan yang baru ini, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi," kata Eni Panggabean sebagai Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI di Jakarta, Rabu (13/9).

Peraturan yang baru menurut Eni juga telah diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

"Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi," tambahnya.

Dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi dan model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT.

PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

"Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial, untuk menerapkan APU dan PPT," jelas Eni.

Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi. Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara.

Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

"Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Eni.

Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif. Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (Simplified CDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Dalam hal pengenaan sanksi, PBI APU PPT diperkuat dengan memungkinkan pengenaan sanksi tidak hanya kepada Penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi, komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan," ujarnya.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan PPT, serta melanjutkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Menanti Kontribusi Pemain Senior untuk Kalahkan Suriah

Sabtu, 18 November 2017 11:52 WIB

Pada laga perdana, Kamis (16/11), timnas yang bermaterikan pemain U-23 harus takluk atas Suriah dengan skor tipis 2-3.


Apartemen Cimanggis City Bisa Dicicil Rp2 Juta per Bulan

Sabtu, 18 November 2017 11:46 WIB

Besaran DP pun bisa berkurang melihat kemampuan dari calon pembeli dan mempertimbangkan hal lainnya.


Ribuan Warga Muhammadiyah Peringati Milad ke-105 di Surabaya

Sabtu, 18 November 2017 11:46 WIB

Peringatan milad Muhammadiyah di Tugu Pahlawan Surabaya diharapkan memberi spirit dalam pergerakan Muhammadiyah.


Disney Tugaskan Stephen Chbosky Menulis Film Prince Charming

Sabtu, 18 November 2017 11:41 WIB

Disney menugaskan Stephen Chbosky untuk menulis film baru 'Prince Charming'.


Aneh, Burung Misterius Hanya Menyerang Pesawat yang Ditumpangi Orang Kristen

Sabtu, 18 November 2017 11:40 WIB

Burung itu ingin menyerang langsung ke posisi pilot, dan berusaha membuat pesawat jatuh dan kecelakaan


Perubahan Cuaca yang Tidak Menentu Berpotensi Munculnya Wabah Penyakit Ini

Sabtu, 18 November 2017 11:39 WIB

Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan beberapa macam penyakit.


Indonesia-Malaysia Gunakan Cara Scientific Tepis Tuduhan Uni Eropa Terkait Kelapa Sawit

Sabtu, 18 November 2017 11:39 WIB

Indonesia dan Malaysia berinisiatif untuk mendirikan yang kita sebut councel of palm Oil Produsing Countries.


Billy Reid Hadirkan Sunglasses ala Zaman Klasik

Sabtu, 18 November 2017 11:33 WIB

Brand ini mengeluarkan koleksi kacamata model terbaru yang menjanjikan penggunanya lebih percaya diri.


Buka Cabang Baru, Equity Finance Indonesia Bidik Pembiayaan Rp130 Miliar

Sabtu, 18 November 2017 11:33 WIB

Selama ini pembiayaan di Bali, lebih banyak diserap oleh sektor pariwisata mengingat Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata.


Bukti Mencengangkan, Mobil Listrik Ternyata Tidak Selalu Ramah Lingkungan

Sabtu, 18 November 2017 11:32 WIB

Mobil listrik diklaim ramah lingkungan dan dianggap tidak mengeluarkan emisi penyebab polisi, Tapi...


Pemkab Gandeng Kementerian Kominfo Gelar Edukasi UMKM Go Online

Sabtu, 18 November 2017 11:32 WIB

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan program pemerintah menuju 8 juta UMKM.


108 Pemuda asal Maluku Utara Lulus Seleksi Masuk TNI

Sabtu, 18 November 2017 11:28 WIB

Selama sepekan lebih para peserta mengikuti karantina yang dipusatkan di Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau


Berbahaya! Jangan Merokok di Depan Anak-Anak!

Sabtu, 18 November 2017 11:27 WIB

Rokok merupakan penyebab utama kanker. Sangat penting bagi keluarga untuk bekerja sama menjauhkan anak dari rokok.


Misi Rahasia Zuma SpaceX Ditunda Peluncurannya

Sabtu, 18 November 2017 11:25 WIB

Zuma adalah misi yang sifat dan badan di baliknya sangat mesterius.


Reaksi Mahfud MD terkait Rencana Pengacara Setnov Tuntut KPK ke Pengadilan HAM

Sabtu, 18 November 2017 11:19 WIB

Mahfud MD menilai pengacara Setya Novanto tak mengetahui fungsi dan tugas pengadilan HAM Internasional.