Pengamat: Soal Perizinan Meikarta, Harus Dicari Solusinya

akurat logo
Denny Iswanto
Selasa, 12 September 2017 09:03 WIB
Share
 
Pengamat: Soal Perizinan Meikarta, Harus Dicari Solusinya
Foto udara kawasan Meikarta.. Foto: djapos.com

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda menanggapi soal perizinan megaproyek Meikarta milik Lippo Group ini adalah kesalahan dari pemerintah dan juga pengembang.

Maka dia menyarankan agar pihak Pemerintah Jawa Barat dan Lippo Group duduk bersama untuk membahas soal izin proyek, karena dia meyakini Meikarta akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa, khusunya di bidang bisnis properti.

"Perizinan ini jadi masalah dari dulu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tapi kita mencari win win solution. Artinya Pemerintah pusat dengan daerah harus sinkron. Karena paket kebijakan ekonomi XIII tentang penyediaan perumahan rakyat dan pemangkasan aturan ijin payung hukumnya sudah ada kan. Tapi ketika di daerah belum ada peraturan daerahnya," kata Ali saat ditemui di acara BTN Golden Property Awards 2017 di Jakarta, Senin malam (11/9).

Dia menegaskan bahwa sinkronisasi perlu ada khusus untuk kebijakan perizinan ini karena seakan-akan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah aturannya tidak sama.

"Apalagi untuk ijin tata ruang, jangankan untuk ijin membangun hunian untuk menengah atas, untuk menengah bawah saja bisa sampai dua tahun," ungkapnya.

Disinggung mengenai rencana tata ruang Jawa Barat adalah untuk kawasan Industri sepenuhnya dan bukan untuk hunian atau perumahan, Ali membantahnya.

"Pasalnya di kawasan industri pun dibutuhkan 20-30% untuk perumahan yang mendukung industri. Jadi tidak semua industri jadi ada komersialnya dan perumahan," kata dia.

Ali juga mengatakan bahwa megaproyek Meikarta ini sebenarnya ijin awalnya adalah Lippo Cikarang.

"Tapi kalau kita lihat pembangunan hunian ada 500 hektar punya Meikarta ini sebenarnya tak masalah karena kota-kota yang lain di kawasan industri ada ribuan hektar. Tapi saat masif promosi ini kan heboh. Mungkin ada dana Rp 70 miliar sebulan, mungkin ya untuk promosi, dengan nanti pembangunan yang terintegrasi dengan kereta dan sebagainya," jelas Ali.

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya pembangunan Meikarta ini juga sebagai kritik keras untuk Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni.

"Ada angka harga rumah Rp 127 juta. Kita lihat rusunami saja harganya Rp 250 juta loh tidak ada yang semurah Meikarta," imbuhnya.

Di kesempatan kali ini Ali melihat d bahwa persoalan perizinan harus dicarikan win win solutionnya.

"Masalah perizinan kita duduk bersama-sama, pengembang juga salah dan Pemerintah juga. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena dampak pembangunan Meikarta ini efeknya luar biasa. Kalau masalah detil yang dipermasalahkan Pemerintah Jawa Barat saya tidak tahu. Tapi artinya kita melihat pemanfaatan lahan izinnya sudah ada. Tapi kalau ada perubahan ya harus cepat diselesaikan," pungkasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Indonesia Harus Bangga dengan Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:41 WIB

Indonesia sepatutnya bangga dengan ideologi pancasila yang mampu merekat semua suku dan etnis yang berlatar belakang berbeda.


Setnov Masih Jabat Ketum, CSIS: Elektabilitas Golkar Pasti Menurun

Jumat, 24 November 2017 23:37 WIB

J. Kristiadi, menilai bahwa elektabilitas Partai Golkar akan terus menurun jika Setya Novanto (Setnov) masih menjabat sebagai Ketua Umum.


PAN Tidak Setuju Pergantian Ketua DPR Tunggu Putusan Praperadilan

Jumat, 24 November 2017 23:29 WIB

PAN minta pergantian Ketua DPR demi menyelamatkan aspirasi warga Indonesia


'Indiana Joan' Asal Australia Dituduh Menjarah Makam Kuno Timur Tengah

Jumat, 24 November 2017 23:22 WIB

Joan Howard, menjadi sasaran kemarahan internasional terkait koleksinya berupa artefak-artefak Timur Tengah yang jumlahnya sangat banyak.


Siapakah Aktor Intelektual dari Persoalan Golkar Setelah Setnov Jadi Tersangka dan Ditahan?

Jumat, 24 November 2017 23:15 WIB

Dave Laksono enggan menjelaskan siapa aktor intelektual dibelakangnya yang membuat permasalahan partai Golkar seperti saat ini.



Kompetisi Robotik, Upaya Mengangkat Daya Saing dan Marwah Madrasah

Jumat, 24 November 2017 23:04 WIB

Tujuan kompetisi ini untuk mempromosikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pendidikan dasar madrasah, tidak anti pada teknologi


Teror Bom di Mesir, Ini Penjelasan Resmi KBRI Mesir

Jumat, 24 November 2017 23:03 WIB

Serangan bom terjadi pada saat pelaksanaan salat Jumat, 24 November 2017.


Pelatih PSG Ingin Mbappe Sakiti Sang Mantan

Jumat, 24 November 2017 23:02 WIB

Ini akan menjadi kali pertama Mbappe jumpa AS Monaco


Korban Teror Bom Mesir Bertambah Jadi 235 Tewas

Jumat, 24 November 2017 23:00 WIB

Korban tewas bom Mesir terus bertambah.


Conte Tak Mau Salah Menilai Salah

Jumat, 24 November 2017 22:49 WIB

Conte menilai Salah pemain yang sempurna


RAPBD 2018 DKI 'Bengkak', Sandi: Itu Rezim Ahok-Djarot

Jumat, 24 November 2017 22:39 WIB

Sandiaga menyebut bahwa yang memasukan anggaran tersebut adalah Gubernur sebelumnya.


Jelang Kejurnas, Sejumlah Atlet Bulutangkis Punya Berbagai Kendala

Jumat, 24 November 2017 22:24 WIB

Salah satunya persiapan yang mepet


Penertiban PKL di Jakarta Rawan Maladministrasi, Sandi: Jika PNS Terlibat Tindak Tegas

Jumat, 24 November 2017 22:06 WIB

ORI menyebut beberapa wilayah di Jakarta rawan praktik maladministrasi dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima.


Reuni 212, Sandi: Katanya Saya Diundang

Jumat, 24 November 2017 21:48 WIB

Sandiaga Uno mengaku belum menerima undangan peringatan satu tahun aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).