Kemenaker Dinilai Salahi Prosedur Perlindungan Jaminan Sosial TKI

akurat logo
Miftahul Munir
Senin, 31 Juli 2017 20:18 WIB
Share
 
Kemenaker Dinilai Salahi Prosedur Perlindungan Jaminan Sosial TKI
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso (kedua kanan) melihat stan produk unggulan daerah di sela peluncuran program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri melaunching program "Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI", di Pendopo Tulungagung, Jawa Timur pada Minggu (30/7) kemarin. Perlindungan untuk TKI ini bakal diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Selasa (1/8) besok.

Hanif menyatakan, para TKI itu nantinya wajib terdaftar dalam dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kemudian, program tambahan yang harus diikuti yakni jaminan hari tua untuk bekal di usia senjanya kelak. 

Perllindungan para TKI ini berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Undang-undang No. 24 tahun 2011.

Selain itu, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan PP No. 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.

Menanggapi peraturan tersebut, Koordinator Koalisi Relawan Berbicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat mengatakan, program perlindungan jaminan sosial TKI Kementerian Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan UU.

"Peralihan ini petunjuk teknis dan aturannya tidak ada. Jadi bisa dibilang ilegal," ujarnya dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Akurat.co Senin (31/7).

Dia menilai,‎ Kementerian sendiri mengeluarkan peraturan menteri (Permen) sebagai landasan pengambilalihan jaminan kesehatan. Namun, langkah itu juga dianggap sudah menyalahi prosedur yang berlaku. Sebab kata dia,‎ Permen tidak bisa diberlakukan jika sudah bertentangan dengan Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2004, dan UU 40 tahun 2004.

"Dia mau pakai Permen harus sesuai UU. Sementara UU yang ada belum dirubah di DPR. Peralihan asuransi ke jaminan sosial TKI oleh BPJS mesti ada aturan lex spesialis, aturan khusus yang tidak bisa diambil UU Tenaga Kerja," tegas Amirullah.

Amirullah menegaskan, program Jaminan Sosial TKI oleh BPJS dinilai tak dilakukan secara menyeluruh lantaran hanya memiliki sembilan program saja. Sedangkan, konsorsium asuransi harus memiliki 13 program guna melindungi TKI yang bekerja di negeri tetangga.

Atas dasar tersebut, ia menilai kebijakan Kemenaker tidak beraturan. Pasalnya, program yang dicanangkannya itu banyak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"‎Termasuk melanggar Kepmen No. 214 tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI. Sebab disebutkan di situ bahwa setiap 3 bulan ada evaluasi kinerja konsorsium. Seharusnya, momen itu bisa dimanfaatkan Kementerian untuk memperbaiki kesalahan khususnya mempersiapkan landasan hukum peralihan," jelas dia.

Ia pun menduga, dalam peralihan Jaminan Sosial TKI itu memiliki maksud terselubung. Bahkan, ia menuding ada kepentingan untuk meraup keuntungan yang bakal diraup oleh petinggi atau elite Kementrian dan pihak BPJS dari peralihan tersebut.

"Bahkan, terburuknya ini sebagai upaya merugikan Presiden Jokowi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sebab rumor yang beredar menteri ini kan hendak di-reshuflle, sehingga mungkin saja ini langkah terakhir untuk menjatuhkan Jokowi," tukas dia.[]

 


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Pergantian Setya Novanto Hanya Menunggu Waktu, Agar Tidak Ditinggal Pemilih

Sabtu, 25 November 2017 00:07 WIB

Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa ?pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar hanya menunggu waktu.


GMT Institute Beri Pelatihan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Jumat, 24 November 2017 23:54 WIB

GMT Institute sebagai lembaga yang khusus memberikan pelatihan praktis di bidang manajemen properti bagi pengembang.


Din Syamsuddin 'Tersanjung' Pengakuan Tokoh Buddha Tentang Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:48 WIB

Din Syamsuddin mengungkapkan kesaksian dua tokoh agama dari Jepang bahwa Pancasila bisa menjadi contoh bagi dunia.


Indonesia Harus Bangga dengan Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:41 WIB

Indonesia sepatutnya bangga dengan ideologi pancasila yang mampu merekat semua suku dan etnis yang berlatar belakang berbeda.


Setnov Masih Jabat Ketum, CSIS: Elektabilitas Golkar Pasti Menurun

Jumat, 24 November 2017 23:37 WIB

J. Kristiadi, menilai bahwa elektabilitas Partai Golkar akan terus menurun jika Setya Novanto (Setnov) masih menjabat sebagai Ketua Umum.


PAN Tidak Setuju Pergantian Ketua DPR Tunggu Putusan Praperadilan

Jumat, 24 November 2017 23:29 WIB

PAN minta pergantian Ketua DPR demi menyelamatkan aspirasi warga Indonesia


'Indiana Joan' Asal Australia Dituduh Menjarah Makam Kuno Timur Tengah

Jumat, 24 November 2017 23:22 WIB

Joan Howard, menjadi sasaran kemarahan internasional terkait koleksinya berupa artefak-artefak Timur Tengah yang jumlahnya sangat banyak.


Siapakah Aktor Intelektual dari Persoalan Golkar Setelah Setnov Jadi Tersangka dan Ditahan?

Jumat, 24 November 2017 23:15 WIB

Dave Laksono enggan menjelaskan siapa aktor intelektual dibelakangnya yang membuat permasalahan partai Golkar seperti saat ini.



Kompetisi Robotik, Upaya Mengangkat Daya Saing dan Marwah Madrasah

Jumat, 24 November 2017 23:04 WIB

Tujuan kompetisi ini untuk mempromosikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pendidikan dasar madrasah, tidak anti pada teknologi


Teror Bom di Mesir, Ini Penjelasan Resmi KBRI Mesir

Jumat, 24 November 2017 23:03 WIB

Serangan bom terjadi pada saat pelaksanaan salat Jumat, 24 November 2017.


Pelatih PSG Ingin Mbappe Sakiti Sang Mantan

Jumat, 24 November 2017 23:02 WIB

Ini akan menjadi kali pertama Mbappe jumpa AS Monaco


Korban Teror Bom Mesir Bertambah Jadi 235 Tewas

Jumat, 24 November 2017 23:00 WIB

Korban tewas bom Mesir terus bertambah.


Conte Tak Mau Salah Menilai Salah

Jumat, 24 November 2017 22:49 WIB

Conte menilai Salah pemain yang sempurna


RAPBD 2018 DKI 'Bengkak', Sandi: Itu Rezim Ahok-Djarot

Jumat, 24 November 2017 22:39 WIB

Sandiaga menyebut bahwa yang memasukan anggaran tersebut adalah Gubernur sebelumnya.