Haduh... Garis Kemiskinan Naik!

akurat logo
Denny Iswanto
Senin, 17 Juli 2017 17:31 WIB
Share
 
Haduh... Garis Kemiskinan Naik!
Pekerja dengan alat berat meratakan tanah pascapembongkaran bangunan semi permanen di area bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Jumat (14/7). Pengerjaan proyek normalisasi yang dilakukan oleh Pemrpov DKI Jakarta berpotensi mendongkrak harga lahan di kawasan bantaran yang kerap terendam banjir menjadi lebih baik.. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17

AKURAT.CO, Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti naiknya garis kemiskinan Indonesia yang disebabkan oleh komoditi makanan sebesar 73,31% dan non makanan sebesar 26,69%.

Seperti diketahui saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia menurut data BPS sudah menyentuh angka 27,77 juta jiwa pada Maret 2017 atau naik 0,01 juta orang dari September 2016.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa selama September 2016 sampai Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,45%, yaitu dari Rp 361.990,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan pada Maret 2017.

"Jika dirinci, dari komoditi makanan adalah beras menjadi penyumbang terbesar pada kemiskinan dengan kontribusi sebesar 20,11% di perkotaan dan 26,46% di pedesaan. Kemudian, di urutan kedua ditempati oleh rokok. Kontribusinya di perkotaan mencapai 11,78% dan di pedesaan sebesar 11,53%," ujar Suhariyanto saat ditemui di kantor BPS, Jakarta, Senin (17/7).

Menurut Kepala BPS, beras menjadi faktor tertinggi meningkatkan garis kemiskinan dikarenakan distribusi Beras Sejahtera (Rastra) yang mengalami keterlambatan ke daerah.

Kemudian kontribusi rokok, jelas Suhariyanto, terhadap naiknya garis kemiskinan juga lebih tinggi dari daging sapi, telur ayam, daging ayam, mie instan, gula pasir, hingga tahu. Kontribusi rokok juga di atas biaya komoditi bukan makanan seperti perumahan, listrik, hingga bensin.

"Memang untuk konsumsi rokok masyarakat meski diakui hal itu kerap menjadi perdebatan akademis. Namun bila rokok dikeluarkan dari perhitungan, maka potret kemiskinan menjadi tidak riil. Agar rokok tidak berkontribusi ya tingkatkan kesadaran bahwa rokok tidak bagus, kampanye digencarkan, meskipun saya tahu itu susah," kata Suhariyanto.

Dilain pihak peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara tidak sepakat apabila komoditi rokok digunakan sebagai alat ukur untuk menaikkan garis kemiskinan.

"Rokok bukan penyebab kemiskinan. Memang kenaikan harga rokok membuat presentase belanja rokok meningkat. Tapi faktor utama nya bukan itu melainkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini memang sudah jadi perdebatan lama," kata Bhima saat dihubungi tim Akurat.co, Senin (17/7).

Apabila rokok menjadi standar garis kemiskinan maka Bhima menilai seolah-olah Pemerintah menyalahkan rokok untuk pengalihan tanggung jawab. Pasalnya di sisi yang lain Pemerintah juga menikmati cukai rokok.

"Kenaikan Itu kan karena tarif cukainya dinaikkan. Ongkos produksinya juga naik. Jadi balik lagi ke kebijakan Pemerintah. Akarnya di aturan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang tarif cukai hasil tembakau. Ada kenaikan rata-rata tertimbang 10,54%, dan kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata sebesar 12,26%," papar Bhim.

Disinggung mengenai naiknya defisit Anggaran pemerintah untuk melakukan penurunan kemiskinan, Bhima menjelaskan bahwa ada yang tidak efektif dalam pelaksanaan.

"Nah soal anggaran artinya program belanja sosial dampaknya belum dirasakan," imbuh dia menegaskan.

Dia juga menegaskan bahwa jangan sampai ada keterlambatan dalam pendistribusian Rastra seperti saat ini.

"Perlu di evaluasi penyaluran dan waktunya jangan terlambat seperti kasus Rastra," tandasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Indonesia Harus Bangga dengan Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:41 WIB

Indonesia sepatutnya bangga dengan ideologi pancasila yang mampu merekat semua suku dan etnis yang berlatar belakang berbeda.


Setnov Masih Jabat Ketum, CSIS: Elektabilitas Golkar Pasti Menurun

Jumat, 24 November 2017 23:37 WIB

J. Kristiadi, menilai bahwa elektabilitas Partai Golkar akan terus menurun jika Setya Novanto (Setnov) masih menjabat sebagai Ketua Umum.


PAN Tidak Setuju Pergantian Ketua DPR Tunggu Putusan Praperadilan

Jumat, 24 November 2017 23:29 WIB

PAN minta pergantian Ketua DPR demi menyelamatkan aspirasi warga Indonesia


'Indiana Joan' Asal Australia Dituduh Menjarah Makam Kuno Timur Tengah

Jumat, 24 November 2017 23:22 WIB

Joan Howard, menjadi sasaran kemarahan internasional terkait koleksinya berupa artefak-artefak Timur Tengah yang jumlahnya sangat banyak.


Siapakah Aktor Intelektual dari Persoalan Golkar Setelah Setnov Jadi Tersangka dan Ditahan?

Jumat, 24 November 2017 23:15 WIB

Dave Laksono enggan menjelaskan siapa aktor intelektual dibelakangnya yang membuat permasalahan partai Golkar seperti saat ini.



Kompetisi Robotik, Upaya Mengangkat Daya Saing dan Marwah Madrasah

Jumat, 24 November 2017 23:04 WIB

Tujuan kompetisi ini untuk mempromosikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pendidikan dasar madrasah, tidak anti pada teknologi


Teror Bom di Mesir, Ini Penjelasan Resmi KBRI Mesir

Jumat, 24 November 2017 23:03 WIB

Serangan bom terjadi pada saat pelaksanaan salat Jumat, 24 November 2017.


Pelatih PSG Ingin Mbappe Sakiti Sang Mantan

Jumat, 24 November 2017 23:02 WIB

Ini akan menjadi kali pertama Mbappe jumpa AS Monaco


Korban Teror Bom Mesir Bertambah Jadi 235 Tewas

Jumat, 24 November 2017 23:00 WIB

Korban tewas bom Mesir terus bertambah.


Conte Tak Mau Salah Menilai Salah

Jumat, 24 November 2017 22:49 WIB

Conte menilai Salah pemain yang sempurna


RAPBD 2018 DKI 'Bengkak', Sandi: Itu Rezim Ahok-Djarot

Jumat, 24 November 2017 22:39 WIB

Sandiaga menyebut bahwa yang memasukan anggaran tersebut adalah Gubernur sebelumnya.


Jelang Kejurnas, Sejumlah Atlet Bulutangkis Punya Berbagai Kendala

Jumat, 24 November 2017 22:24 WIB

Salah satunya persiapan yang mepet


Penertiban PKL di Jakarta Rawan Maladministrasi, Sandi: Jika PNS Terlibat Tindak Tegas

Jumat, 24 November 2017 22:06 WIB

ORI menyebut beberapa wilayah di Jakarta rawan praktik maladministrasi dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima.


Reuni 212, Sandi: Katanya Saya Diundang

Jumat, 24 November 2017 21:48 WIB

Sandiaga Uno mengaku belum menerima undangan peringatan satu tahun aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).