Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?

akurat logo
Aji Nurmansyah
Jumat, 14 Juli 2017 13:46 WIB
Share
 
Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?
Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport.. Foto: thejakartapos.com/Nethy Dharma Somba

AKURAT.CO, Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Riset dan Advokasi ‎Indonesia for Global Justice (IGJ) Budi Afandi menegaskan bahwa pemerintah tak perlu risau dengan ancaman Freeport yang hendak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan Arbitrase internasional. Menurutnya pemerintah bahkan tak perlu menanggapi permintaan Freeport untuk terkait dengan jaminan investasi.

“Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gara-gara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport” di Indonesia for Global Justice, Jakarta, Kamis (13/7) kemarin.

Ia menambahkan, penerbitan PP tersebut akan sangat berbahaya terlebih jika nantinya mengakomodir skema penyelesaian sengketa melalu jalur arbitrase internasional.

Sementara itu, Peneliti HUMA, Yustisia Rahman mengatakan Pemerintah Indonesia tidak usah ragu-ragu dalam menegakkan kedaulatan negara saat berhadapan dengan Freeport McMorran. Pasalnya perkembangan hukum investasi internasional menunjukkan adannya peluang yang menguntungkan pemerintah.

Ia menguraikan, perdebatan mengenai relasi negara dengan investasi sudah berlangsung lama dan terus berkembang, salah satunya berkaitan dengan asas kesucian kontrak (pacta sun servanda) yang selama ini digunakan investor untuk melindungi kepentingannya dalam kontrak. Padahal, terdapat asas Clausula Rebus Sic Stantibus yang dapat dianggap sebagai kontra posisi dari asas kesucian kontrak.

“Asas ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara bangsa-bangsa dapat dinyatakan tidak berlaku (invalid) jika perubahan situasi yang fundamental (fundamental changed circumstances) yang menyebabkan perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak dapat diterapkan,” katanya.

Selain itu, Resolusi 1803 (XVII) on the Permanent Sovereignty of States over Their Natural Resources (PSNR) juga dapat dijadikan pegangan, dua point resolusi tersebut menyatakan kedaulatan atas sumber daya alam dan sumber kekayaan lain di sebuah negara merupakan hak yang dimiliki oleh negara dan orang-orang yang berada di dalamnya (the right of peoples and nations). Kemudian, segala aktivitas eksplorasi, eksploitasi atau bentuk pengusahaan lainnya harus sejalan dengan aturan dan prasyarat-prasyarat yang dirasakan perlu oleh negara dan orang-orang yang ada di dalamnya.

“Kalau persoalan ini sampai ke Arbitrase Internasional, maka tinggal saling memperkuat klaim saja, pemerintah tidak perlu khawatir, sebab telah ada pula contoh kasus dimana asas Clausula Rebus Sic Stantibus juga dipertimbangkan dalam proses arbitrase,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Gunawan dari IHCS mengungkapkan, sudah cukup kuat pondasi konstitusional untuk menegakkan kedaulatan negara dalam polemik Freeport. Menurutnya, tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Hak Menguasai Negara sudah sangat jelas, bahwa konsep itu semata-mata ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak dapat dianggap sebagai konsep kepemilikan seperti dalam hukum perdata,” terangnya.

“Renegosiasi KK PTFI seharusnya tidak hanya merubah KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kewajiban membangun pabrik smelter, tapi juga terkait dengan pembatasan luas tanah yang dipergunakan serta rencana kegiatan dan alokasi dana tanah pasca tambang dan banyak hal lainnya,” katanya.

Agung Budiono, pembicara dari PWYP Indonesia menyoroti sejumlah hal mulai dari ketertutupan pemerintah dalam persoalan Freeport. “Padahal sangat penting untuk membuka dokumen kontrak dan proses serta hasil negosiasi,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah temuan BPK terkait dugaan pelanggaran yang dilakukkan Freeport. Termasuk mengenai keputusan Pengadilan Pajak yang telah memenangkan Pemda Papua yang hingga saat ini belum terlaksana.

Sementara itu, Ahli Hukum Internasional, Irfan Hutagalung selaku pengulas materi menekankan pentingnya pemerintah untuk hati-hati dalam penyelesaian konfllik.

Menurutnya, asas kesucian kontrak tidak begitu saja dapat diabaiikan, dibutuhkan “perubahan situasi fundamental/fundamental changed circumstances” untuk keberlakuan asas Clausula Rebus Sic Stantibus. Karenanya, ia menilai pilihan paling baik saat ini adalah berupaya menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.

“Perubahan situasi fundamental ini adalah sesuatu yang tidak boleh di-create oleh kedua pihak yang bersengketa,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan hasil monitoring terhadap peristiwa dalam periode sengketa kedua pihak dan Briefing Paper berjudul “Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport”. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

GMT Institute Beri Pelatihan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Jumat, 24 November 2017 23:54 WIB

GMT Institute sebagai lembaga yang khusus memberikan pelatihan praktis di bidang manajemen properti bagi pengembang.


Din Syamsuddin 'Tersanjung' Pengakuan Tokoh Buddha Tentang Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:48 WIB

Din Syamsuddin mengungkapkan kesaksian dua tokoh agama dari Jepang bahwa Pancasila bisa menjadi contoh bagi dunia.


Indonesia Harus Bangga dengan Pancasila

Jumat, 24 November 2017 23:41 WIB

Indonesia sepatutnya bangga dengan ideologi pancasila yang mampu merekat semua suku dan etnis yang berlatar belakang berbeda.


Setnov Masih Jabat Ketum, CSIS: Elektabilitas Golkar Pasti Menurun

Jumat, 24 November 2017 23:37 WIB

J. Kristiadi, menilai bahwa elektabilitas Partai Golkar akan terus menurun jika Setya Novanto (Setnov) masih menjabat sebagai Ketua Umum.


PAN Tidak Setuju Pergantian Ketua DPR Tunggu Putusan Praperadilan

Jumat, 24 November 2017 23:29 WIB

PAN minta pergantian Ketua DPR demi menyelamatkan aspirasi warga Indonesia


'Indiana Joan' Asal Australia Dituduh Menjarah Makam Kuno Timur Tengah

Jumat, 24 November 2017 23:22 WIB

Joan Howard, menjadi sasaran kemarahan internasional terkait koleksinya berupa artefak-artefak Timur Tengah yang jumlahnya sangat banyak.


Siapakah Aktor Intelektual dari Persoalan Golkar Setelah Setnov Jadi Tersangka dan Ditahan?

Jumat, 24 November 2017 23:15 WIB

Dave Laksono enggan menjelaskan siapa aktor intelektual dibelakangnya yang membuat permasalahan partai Golkar seperti saat ini.



Kompetisi Robotik, Upaya Mengangkat Daya Saing dan Marwah Madrasah

Jumat, 24 November 2017 23:04 WIB

Tujuan kompetisi ini untuk mempromosikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pendidikan dasar madrasah, tidak anti pada teknologi


Teror Bom di Mesir, Ini Penjelasan Resmi KBRI Mesir

Jumat, 24 November 2017 23:03 WIB

Serangan bom terjadi pada saat pelaksanaan salat Jumat, 24 November 2017.


Pelatih PSG Ingin Mbappe Sakiti Sang Mantan

Jumat, 24 November 2017 23:02 WIB

Ini akan menjadi kali pertama Mbappe jumpa AS Monaco


Korban Teror Bom Mesir Bertambah Jadi 235 Tewas

Jumat, 24 November 2017 23:00 WIB

Korban tewas bom Mesir terus bertambah.


Conte Tak Mau Salah Menilai Salah

Jumat, 24 November 2017 22:49 WIB

Conte menilai Salah pemain yang sempurna


RAPBD 2018 DKI 'Bengkak', Sandi: Itu Rezim Ahok-Djarot

Jumat, 24 November 2017 22:39 WIB

Sandiaga menyebut bahwa yang memasukan anggaran tersebut adalah Gubernur sebelumnya.


Jelang Kejurnas, Sejumlah Atlet Bulutangkis Punya Berbagai Kendala

Jumat, 24 November 2017 22:24 WIB

Salah satunya persiapan yang mepet