Tertangkap KPK, Ini Peran Pejabat Kemenkeu dalam Pusaran Suap

akurat logo
Denny Iswanto
Minggu, 06 Mei 2018 08:43 WIB
Share
 
Tertangkap KPK, Ini Peran Pejabat Kemenkeu dalam Pusaran Suap
Saut Situmorang beserta jajarannya saat tengah konferensi pers di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta. . AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan berinisial YP sudah dipantau terkait pengurusan anggaran di daerah.

"Terkait AMS (Amin Santono) itu memang Rp400 juta, nah untuk YP (Yaya Purnomo) itu kita amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu malam (5/5).

Dalam perkara ini, Yaya Purnomo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin. Suap berasal dari pengepul yang juga kontraktor proyek yaitu Ahmad Ghiasti. Semuanya terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Amin menerima suap Rp400 juta yang diberikan secara tunai sedangkan Eka sebagai perantara mendapat Rp100 juta melalui transfer. Namun dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/5), KPK menggeledah rumah YP dan mengamankan emas batangan dan uang dalam rupiah maupun mata uang asing.

Barang sitaan itu antara lain logam mulia seberat 1,9 kilogram; uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah; serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Dugaan penyidik, emas dan uang tunai yang ditemukan di rumah Yaya diduga berasal dari suap pengusaha-pengusaha yang juga ingin proyeknya masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2018.

Dugaan suap ini dimulai dari dua rencana proyek di Kabupaten Sumedang. Rencana proyek itu bersumber pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBN Perubahan 2018 mendatang.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Agar dua proyek itu berjalan, Ahmad Ghaist (AG) selaku pihak swasta, mengumpulkan uang dari para kontraktor di Sumedang. Uang itu untuk menyuap anggota DPR RI dan pejabat di Kementerian Keuangan agar dua proyek itu masuk ke dalam RAPBN Perubahan 2018 yang baru akan dibahas pada pertengahan 2018 mendatang.

"Sumber dana diduga para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang. AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS (Amin Santoso)," tambah Komisioner KPK Saut Situmorang.

Untuk Yaya Purnomo (YP), menurut Jubir KPK Febri Diansyah, tugasnya sebagai pemberi informasi. Yaya, sesuai jabatannya di pengembangan pendanaan kawasan perumahan Ditjen Perimbangan Kemenkeu, memberi jalur celah soal pengajuan anggaran ini.

KPK saat ini mengganjar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kepada Amin, Eka dan Yaya.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. []


Editor. Sunardi Panjaitan

Sumber. Antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Tyson Fury Tak Sabar Lakoni Duel Comeback di Manchester

Selasa, 22 Mei 2018 11:43 WIB

Lawan Fury berikutnya dikenal sebagai spesialis KO


Gejolak Pasar Belum Reda, Wika Realty Tunda IPO

Selasa, 22 Mei 2018 11:41 WIB

Wika Realty menunda listing karena mencari momentum kondisi yang lebih pas


Begini Cara Kanada Ambil Peluang Investasi Ditengah Maraknya Korupsi di Brazil

Selasa, 22 Mei 2018 11:36 WIB

Anggaran yang dikeluarkan Brookfield Asset Management untuk akuisisi ditaksir mencapai USD10 miliar


Pakar: Pertemuan BJ Habibie dan Anwar Ibrahim Karena Persaudaraan yang Kuat

Selasa, 22 Mei 2018 11:31 WIB

Jadi, kata dia, kedatangan Anwar Ibrahim ke Indonesia juga karena tetangga dan Indonesia merupakan negara "the biggest moslem".


Meski Cedera, Neuer Punya Peluang Tampil di Piala Dunia

Selasa, 22 Mei 2018 11:28 WIB

Jerman akan berada satu grup dengan Korea Selatan, Meksiko, dan Swedia



Jokowi Tunjuk Indra Iskandar Sebagai Sekjen DPR

Selasa, 22 Mei 2018 11:25 WIB

Penunjukan Indra Iskandar berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor: 49/ TPA Tahun 2018.


Ingin Masuk Data Center ke Tier 4, Ini Kendala BEI

Selasa, 22 Mei 2018 11:25 WIB

Tito: Pemindahan data center ini merupakan sebuah langkah proteksi dan memperkuat pertahanan pasar modal yang harus ditingkatkan kecepatan


Dinar Pastikan Kemenangan Indonesia atas Prancis

Selasa, 22 Mei 2018 11:21 WIB

Dua poin Indonesia sebelumnya disumbangkan Gregoria Mariska Tunjung dan Della Destiara Haris/Ni Ketut Mahadewi Istaran.


Dihadapan Komisi XI, Agus Akan Laporkan Capaiannya Selama Jadi Bos BI

Selasa, 22 Mei 2018 11:17 WIB

Agus Martowardojo ditunjuk secara resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2013


800 Warga Iran Sakit Setelah Makan Jamur Beracun

Selasa, 22 Mei 2018 11:15 WIB

Tujuh orang yang tewas akibat jamur itu berasal dari wilayah Kermanshah.


Portugal Tetapkan 23 Pemain untuk Tempur di PD 2018

Selasa, 22 Mei 2018 11:09 WIB

Youngster di Piala Eropa 2016 kini tak terpakai


Timbul Masalah, Din Syamsuddin Minta Rilis 200 Mubaligh Ditarik

Selasa, 22 Mei 2018 11:08 WIB

"Saya kira perlu ditarik saja, enggak perlu minta maaf, umat pasti sudah memaafkan,"


Rupiah Jeblok, Bisnis Otomotif Astra Tekor

Selasa, 22 Mei 2018 11:06 WIB

Meskipun sektor otomotif mengalami kerugian namun keuangan Astra tetap aman.


Di Depan Kabah, Pogba Doakan Umat Muslim di Seluruh Dunia

Selasa, 22 Mei 2018 10:57 WIB

Ini bukan pertama kalinya Pogba menunaikan ibadah umrah