Trump Lancarkan Kebijakan 'Pajak Balasan' Bagi Negara Aliansi

akurat logo
Syani Zuraida
Selasa, 13 Februari 2018 16:45 WIB
Share
 
Trump Lancarkan Kebijakan 'Pajak Balasan' Bagi Negara Aliansi
Presiden Amerika Donald Trump dalam pengumuman timbal balik pajak atau reciprocal tax, di Washington, Senin (12/2) waktu setempat.. REUTERS/Yuri Gripas

AKURAT.CO, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menerapkan reciprocal tax atau timbal-balik pajak kepada seluruh negara, termasuk kepada negara-negara yang termasuk ke dalam aliansinya.

Timbal Balik Pajak adalah biaya yang dibebankan kepada negara, yang memberlakukan pajak bagi barang-barang asal AS di pasar negara tersebut. Namun, pemerintah Trump tidak menjelaskan mekanisme dari kebijakan timbal-balik pajak tersebut.

Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin (12/2) waktu Washington, Trump mengingatkan warga AS bahwa negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, hanyalah negara yang ‘mengambil keuntungan’ bagi negaranya sendiri.

“Kita tidak bisa membiarkan orang-orang datang ke negara kita dan merebut semua lapangan kerja, serta menerapkan pajak besar terhadap barang-barang AS yang beredar di negara mereka.” ungkap Trump dikutip dari Reuters.

Trump juga mengatakan bahwa AS kehilangan banyak keuntungan yang lari diambil Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

"Tapi kita akan mengubah kebijakan agar tidak lagi dirugikan,” lanjut Trump.

Trump menyebut kasus Harley-Davidson sebagai contoh dari perdagangan yang tidak adil. Harley membangun pabriknya di Thailand, karena apabila dibuat di AS, pajak barang akan naik 60% untuk pemasaran di Thailand.

Amerika Serikat telah menerapkan pajak yang cukup rendah dalam kesepakatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yakni sebesar 3,5%. Namun, Negara lain seperti Tiongkok menerapkan pajak yang lebih tinggi, yakni 9,9%. Untuk beberapa produk seperti kendaraan, AS hanya mengimplementasikan 2,5% pajak. Namun, Tiongkok menerapkan 25% dan Uni Eropa 10%.

Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross juga menyatakan kesetujuannya terhadap kebijakan tersebut dan lebih lanjut mengatakan bahwa AS telah banyak memberikan kelonggaran dalam bidang perdagangan untuk Negara lain.

Kini, menurut Ross, kelonggaran tersebut tidak lagi dibutuhkan.

“AS telah banyak memberikan kemudahan perdagangan bagi negara lain, ini saatnya bertindak melalui kebijakan timbal-balik pajak,” kata Ross. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Diduga Cemarkan Nama Baiknya, Paslon Josua Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 21 Mei 2018 18:10 WIB

Melaporkan kasus ini bukan karena dendam, ini adik-adik saya. Hanya dia sudah menuding saya yang tidak-tidak, tuk pembuktiannya dengan Hukum


Mau Umrah, Wartawan Tanyakan Rencana Ketemu Rizieq, Begini Jawaban Sandiaga

Senin, 21 Mei 2018 18:02 WIB

"Umrah itu ibadah. Tapi saya ingin gunakan kesempatan umrah dengan istri."


Masih Ragu Memberi Daging pada si Kecil?

Senin, 21 Mei 2018 17:54 WIB

Ingat, daging lebih hebat ketimbang sayur dan buah loh!


Deretan Artis Muda Inspiratif yang Berhasil Raih Gelar Master

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Tak hanya sampai pada jenjang sarjana, beberapa artis berikut ini bahkan telah berhasil meraih gelar master.


Kelanjutan Holding BUMN Migas, PGN dan Pertagas Integrasikan Bisnis

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.


Politikus PSI Mempetisi Kabareskrim: Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni

Senin, 21 Mei 2018 17:50 WIB

Tokoh politik muda Raja Juli Antoni terancam dipenjara.


Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis PU Papua Siap Diproses Hukum

Senin, 21 Mei 2018 17:45 WIB

Kadis PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, jadi tersangka korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 M


Menteri LHK dan KPK Bahas Konflik Lahan di Trenggalek dan Teluk Jambe

Senin, 21 Mei 2018 17:38 WIB

Sengekta tanah ini memang belakangan sempat mencuat hingga ke depan istana



DPR Minta Pemerintah Transparan Terkait Impor Beras

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Bam Soesatyo sayangkan perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan


Lulus dari Indonesian Idol, Bianca Jodie dan Marion Jola Kompak Tolak Tawaran Main Film

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Keduanya kompak ingin fokus berkarier di dunia musik.


Angkatan Udara Kerajaan Saudi Berhasil Cegat Rudal yang Diluncurkan Milisi Houthi

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Iran dinilai sudah melanggar Resolusi 2216 dan 2231 yang dikeluarkan PBB.


Jangan Lewatkan Konsumsi Alpukat Ya Busui, Ini Manfaatnya

Senin, 21 Mei 2018 17:35 WIB

Bayi Anda sangat sehat dari kebiasaan ini.


TeenSafe, Aplikasi Pemantau Ponsel Berpotensi Langgar Privasi

Senin, 21 Mei 2018 17:35 WIB

Peneliti keamanan yang berbasis di Inggris, Robert Wiggins, menemukan pelanggaran data.


Ormas RKIH Targetkan Restoran dan Dispenda Terkoneksi Sistem IT

Senin, 21 Mei 2018 17:26 WIB

RKIH sangat mendukung pengembangan ekonomi berbasis IT.