BPK Ungkap Catatan Kinerja Pengawasan DJP yang Harus Diperbaiki

akurat logo
Siti Nurfaizah
Kamis, 08 Februari 2018 20:16 WIB
Share
 
BPK Ungkap Catatan Kinerja Pengawasan DJP yang Harus Diperbaiki
Kantor Direktorat Jenderal Pajak . PAJAK.GO.ID

AKURAT.CO, BPK mengungkapkan ada 3 catatan kinerja pengawasan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang harus diperbaiki dalam upaya mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih baik.

"Perpajakan kita perlu adanya reformasi, maka dalam hal ini kami ingin menyatakan selaku auditor mendukung. Kami memiliki beberapa catatan. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, dari aspek SDM, teknologi, dan regulasi, " ungkap Kepala Subauditorat II.A2 BPK Riyanto, dalam FGD RUU KUP, Kamis (8/2).

Terkait SDM, BPK menemukan ketersediaan Account Representative (AR) dan fungsional pemeriksaan belum memadai.

"Dalam hal ini AR nya sangat terbatas. Data yang kami miliki AR baru 7000, jika kita buat perbandingan dengan jumlah Wajib Pajak, 1 AR harus melayani 4000 WP. Ini sangat jelas bahwa cakupan pengawasan DJP masih sangat lemah," jelasnya.

Oleh karena itu lanjutnya, keberadaan basis data dalam perpajakan sangat dibutuhkan yang sebenarnya pemerintah telah melakukan peningkatan basis data tersebut melalui Tax Amnesty.

Catatan berikutnya dalah sistem informasi DJP belum sepenuhnya mendukung kegiatan penagihan pajak.

"Sistem informasi masih banyak kelemahan-kelemahannya. Kalau melihat jumlah SDM di DJP yang boleh dibilang masih sangat terbatas, solusinya meningkatkan sistem informasi atau teknologinya," tambahnya.

Kemudian tindakan penagihan tidak optimal karena tidak adanya ketegasan batas waktu pelaksanaan tindakan penagihan.

"Dari sisi regulasi, DJP perlu meninjau ulang beberapa regulasinya, salah satunya yang paling update setelah kami melakukan pemeriksaan adalah masalah piutang pajak. Yang perlu diketahui piutang pajak terus menerus terjadi," jelasnya.

Laporan keuangan DJP per 31 Desember 2016 mencatat angka piutang pajak sebesar Rp101 triliun. Namun angka tersebut tidak semuanya bisa tertagih karena sebesae Rp27 triliun sudah daluwarsa artinya sama sekali tidak bisa ditagih dan 50 persen sudah macet.

Maka dalam hal ini BPK menghimbau DJP untuk memperkuat regulasinya karena tidak punya kekuatan maksimal meskipun sudah ada UU PPSP. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Diduga Cemarkan Nama Baiknya, Paslon Josua Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 21 Mei 2018 18:10 WIB

Melaporkan kasus ini bukan karena dendam, ini adik-adik saya. Hanya dia sudah menuding saya yang tidak-tidak, tuk pembuktiannya dengan Hukum


Mau Umrah, Wartawan Tanyakan Rencana Ketemu Rizieq, Begini Jawaban Sandiaga

Senin, 21 Mei 2018 18:02 WIB

"Umrah itu ibadah. Tapi saya ingin gunakan kesempatan umrah dengan istri."


Masih Ragu Memberi Daging pada si Kecil?

Senin, 21 Mei 2018 17:54 WIB

Ingat, daging lebih hebat ketimbang sayur dan buah loh!


Deretan Artis Muda Inspiratif yang Berhasil Raih Gelar Master

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Tak hanya sampai pada jenjang sarjana, beberapa artis berikut ini bahkan telah berhasil meraih gelar master.


Kelanjutan Holding BUMN Migas, PGN dan Pertagas Integrasikan Bisnis

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.


Politikus PSI Mempetisi Kabareskrim: Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni

Senin, 21 Mei 2018 17:50 WIB

Tokoh politik muda Raja Juli Antoni terancam dipenjara.


Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis PU Papua Siap Diproses Hukum

Senin, 21 Mei 2018 17:45 WIB

Kadis PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, jadi tersangka korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 M


Menteri LHK dan KPK Bahas Konflik Lahan di Trenggalek dan Teluk Jambe

Senin, 21 Mei 2018 17:38 WIB

Sengekta tanah ini memang belakangan sempat mencuat hingga ke depan istana



DPR Minta Pemerintah Transparan Terkait Impor Beras

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Bam Soesatyo sayangkan perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan


Lulus dari Indonesian Idol, Bianca Jodie dan Marion Jola Kompak Tolak Tawaran Main Film

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Keduanya kompak ingin fokus berkarier di dunia musik.


Angkatan Udara Kerajaan Saudi Berhasil Cegat Rudal yang Diluncurkan Milisi Houthi

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Iran dinilai sudah melanggar Resolusi 2216 dan 2231 yang dikeluarkan PBB.


Jangan Lewatkan Konsumsi Alpukat Ya Busui, Ini Manfaatnya

Senin, 21 Mei 2018 17:35 WIB

Bayi Anda sangat sehat dari kebiasaan ini.


TeenSafe, Aplikasi Pemantau Ponsel Berpotensi Langgar Privasi

Senin, 21 Mei 2018 17:35 WIB

Peneliti keamanan yang berbasis di Inggris, Robert Wiggins, menemukan pelanggaran data.


Ormas RKIH Targetkan Restoran dan Dispenda Terkoneksi Sistem IT

Senin, 21 Mei 2018 17:26 WIB

RKIH sangat mendukung pengembangan ekonomi berbasis IT.