BPK Ungkap Catatan Kinerja Pengawasan DJP yang Harus Diperbaiki

akurat logo
Siti Nurfaizah
Kamis, 08 Februari 2018 20:16 WIB
Share
 
BPK Ungkap Catatan Kinerja Pengawasan DJP yang Harus Diperbaiki
Kantor Direktorat Jenderal Pajak . PAJAK.GO.ID

AKURAT.CO, BPK mengungkapkan ada 3 catatan kinerja pengawasan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang harus diperbaiki dalam upaya mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih baik.

"Perpajakan kita perlu adanya reformasi, maka dalam hal ini kami ingin menyatakan selaku auditor mendukung. Kami memiliki beberapa catatan. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, dari aspek SDM, teknologi, dan regulasi, " ungkap Kepala Subauditorat II.A2 BPK Riyanto, dalam FGD RUU KUP, Kamis (8/2).

Terkait SDM, BPK menemukan ketersediaan Account Representative (AR) dan fungsional pemeriksaan belum memadai.

"Dalam hal ini AR nya sangat terbatas. Data yang kami miliki AR baru 7000, jika kita buat perbandingan dengan jumlah Wajib Pajak, 1 AR harus melayani 4000 WP. Ini sangat jelas bahwa cakupan pengawasan DJP masih sangat lemah," jelasnya.

Oleh karena itu lanjutnya, keberadaan basis data dalam perpajakan sangat dibutuhkan yang sebenarnya pemerintah telah melakukan peningkatan basis data tersebut melalui Tax Amnesty.

Catatan berikutnya dalah sistem informasi DJP belum sepenuhnya mendukung kegiatan penagihan pajak.

"Sistem informasi masih banyak kelemahan-kelemahannya. Kalau melihat jumlah SDM di DJP yang boleh dibilang masih sangat terbatas, solusinya meningkatkan sistem informasi atau teknologinya," tambahnya.

Kemudian tindakan penagihan tidak optimal karena tidak adanya ketegasan batas waktu pelaksanaan tindakan penagihan.

"Dari sisi regulasi, DJP perlu meninjau ulang beberapa regulasinya, salah satunya yang paling update setelah kami melakukan pemeriksaan adalah masalah piutang pajak. Yang perlu diketahui piutang pajak terus menerus terjadi," jelasnya.

Laporan keuangan DJP per 31 Desember 2016 mencatat angka piutang pajak sebesar Rp101 triliun. Namun angka tersebut tidak semuanya bisa tertagih karena sebesae Rp27 triliun sudah daluwarsa artinya sama sekali tidak bisa ditagih dan 50 persen sudah macet.

Maka dalam hal ini BPK menghimbau DJP untuk memperkuat regulasinya karena tidak punya kekuatan maksimal meskipun sudah ada UU PPSP. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Bom Kembar Hantam Somalia 45 Orang Tewas

Minggu, 25 Februari 2018 08:33 WIB

"Jumlah korban akibat serangan bertambah menjadi 45, sedangkan korban luka sejauh ini sebanyak 36 orang,"


Beda Penilaian Pengamat tentang Perry Warjiyo Calon Gubernur BI

Minggu, 25 Februari 2018 08:25 WIB

Duh... ini mau dikocok kemana posisi Bank Sentral...


Jokowi Ingatkan Rakyat Tidak Retak Karena Pilkada

Minggu, 25 Februari 2018 08:02 WIB

"Silakan dipilih pemimpin-pemimpin yang paling baik. Berbeda pilihan boleh-boleh saja, silakan. Tetapi setelah itu, marilah kita rukun,"


Juara di Dubai, Svitolina Samai Henin dan Williams

Minggu, 25 Februari 2018 08:00 WIB

Elina Svitolina mengalahkan Daria Kasatkina dalam laga dua set dengan skor 6-4 dan 6-0.


Petugas Medis Meninggal Saat Menolong Korban Gas Beracun

Minggu, 25 Februari 2018 07:47 WIB

BK kapal MV Sumiei sudah memperingatkan agar para pekerja tidak melakukan pembongkaran sebelum 3 jam karena dari kapal tercium bau amumisi


Maret 2018 Pemkot Tomohon Realisasikan Transaksi Nontunai ASN

Minggu, 25 Februari 2018 07:30 WIB

Pemberlakuan kebijakan transaksi nontunai berdasar pada surat edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai


Nilai Ahok Bakal Ikut Pilpres, Alumni 212: Jadi Gubernur Saja Meresahkan

Minggu, 25 Februari 2018 07:30 WIB

Al-Khathath mengatakan sekira 5.000 orang bakal kawal sidang PK Ahok di PN Jakarta Utara.


Dipolisikan, Anies: Ketika Berjuang Tegakkan Keadilan Tentu Akan Banyak Masalah

Minggu, 25 Februari 2018 07:00 WIB

Hadapi itu dan tunjukkan kepada semua bahwa kebijakan yang dilakukan untuk menghadirkan keadilan.


Spaletti: Tensi Pertandingan Memengaruhi Pemain Saya

Minggu, 25 Februari 2018 06:53 WIB

"Sudah jelas sejak kick-off, kami kehilangan tempo permainan," kata Luciano Spaletti.


Inflasi Kota Palu 2017 Rangking Kedua Nasional

Minggu, 25 Februari 2018 06:45 WIB

Inflasi bulan Desember tahun 2017 telah menempatkan Kota Palu pada posisi kedua di wilayah Sulawesi, Maluku Papua (Sulamampua) dan Nasional


Besok, 5.000 Orang Kawal Sidang PK Ahok

Minggu, 25 Februari 2018 06:30 WIB

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al-Khathath mengatakan sekira 5.000 orang bakal kawal sidang PK Ahok.


BI Ramal Inflasi Februari Akan Sentuh 0,19 Persen Karena Harga Pangan

Minggu, 25 Februari 2018 06:05 WIB

Salah satu sumber tekanan inflasi nasional, kata Agus, berasal dari kelompok harga barang pangan bergejolak di Jawa dan Sumatera.


Ancam Korban Pakai Golok, 2 Pelajar Rampas Motor di Karawang

Minggu, 25 Februari 2018 05:59 WIB

Dua remaja yang masih kelas 3 SMA di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor.


Bamsoet: Peran Orang Tua Tanamkan Nilai Moral Anak

Minggu, 25 Februari 2018 05:30 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya peran orang tua menanamkan nilai-nilai moral kepada anak untuk meraih keberhasilan.


Untuk Asian Games, Milla Butuh Pemain Senior yang Memimpin

Minggu, 25 Februari 2018 05:25 WIB

"Pendekatan pemain senior dengan pemain muda pasti berbeda dengan para pelatih," kata Luis Milla.