Menyoal Reforma Agraria Ala Jokowi: Perhutanan Sosial

akurat logo
Siti Chaakimah
Minggu, 14 Januari 2018 11:37 WIB
Share
 
Menyoal Reforma Agraria Ala Jokowi: Perhutanan Sosial
Ilustrasi Reforma Agraria. CADENASER.COM

AKURAT.CO, Perhutanan sosial, begitulah term yang begitu viral dalam dunia para aktivis gerakan tani dan gerakan pembaruan agraria kekinian. Term tersebut mengusik wacana tentang reforma agraria sejati yang menjadi cita-cita aktivis-aktivis gerakan tersebut.

Reforma agraria telah menjadi agenda gerakan aktivis agraria sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada tahun 1960, Negara ikut mendukung apa yang diinginkan oleh mereka melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut dan yang paling dasar atas perwujudan reforma agraria sejati adalah kepemilikan tanah yang dibatasi bagi setiap orang, yang sampai saat ini tidak pernah terjadi.

Sebetulnya reforma agraria ini adalah tindakan merestrukturisasi hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh segelintir pihak, terutama tuan tanah, negara dan korporasi. Indonesia memiliki ketimpangan lahan yang sangat tinggi. Pada tahun 2015, Bank Dunia mencatat rasio gini ketimpangan lahan di Indonesia mencapai 0,72, artinya 72% lahan hanya dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (2017) menyebutkan areal hutan tanaman industri dan hak penguasaan hutan lebih dari 40 juta hektar, sementara hutan rakyat kurang dari 1 juta hektar.

Merespon hal tersebut, Jokowi beserta jejeran pemerintahnya mengagendakan reforma agraria dalam Nawacita-nya yang diklaim bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan penyelesaian konflik. Tapi, apakah reforma agraria ala Jokowi ini sama dengan apa yang dimaksud dengan reforma agraria sejati: restrukturisasi hak kepemilikan tanah?

Dalam naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019, Jokowi membagi pelaksanaan reforma agraria kedalam empat program: legalisasi asset; tanah objek reforma agraria; perhutanan sosial; dan pengelolaan dan pengadaan lahan asset desa. Keempat program ini dibagi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang sebelumnya telah berjalan, membedakan kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) dengan Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sebetulnya, hal ini pula lah yang menjadi bahan argumen bagi mereka yang tidak setuju dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial tidak menyentuh persoalan inti, yaitu dengan membiarkan dualisme penguasaan pertanahan tetap terjadi di Indonesia, seolah mengiyakan bahwa pembedaan antara tanah dan kawasan hutan adalah benar adanya.

Sofyan Djalil, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan mandat untuk melaksanakan legalisasi asset. Legalisasi asset ini dinilai penting karena menurutnya ketimpangan terjadi karena banyak lahan masyarakat yang belum bersertifikat. Dari keseluruhan lahan yang ada di Indonesia, baru sekitar  45% bidang tanah yang terdaftar. Menurutnya ketimpangan lahan ini terjadi karena belum terdaftarnya tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Akibatnya solusi yang dipilih adalah melakukan pendataan ulang, sekaligus dengan melegalisasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Total yang akan dilegalisasi ini adalah 9 juta hektar tanah,  yang terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi; 3,9 juta hektar tanah masyarakat; 0,4 juta hektar tanah terlantar; dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Apakah kemudian legalisasi ini adalah reforma agraria sejati? Tentu saja bukan. Karena ia tidak merestrukturisasi kepemilikan lahan. Tidak menjadikan masyarakat yang tidak mempunyai tanah menjadi punya tanah. Juga, tidak pula menyentuh korporasi perkebunan untuk mengurangi lahan yang dikuasai olehnya. Legalisasi asset tidak merubah apa-apa selain menegaskan status kepemilikan tanah. Ia tidak membereskan ketimpangan yang ada. Lalu bagaimana dengan Perhutanan Sosial?

 

Perhutanan Sosial era Siti Nurbaya

Melalui Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memberikan 12,7 juta hutan negaranya untuk dikelola oleh masyarakat melalui 5 skema: hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Bagi yang  mengikuti sepak terjang Kementerian Kehutanan, Perhutanan Sosial pada era Menteri Siti Nurbaya ini merupakan angin segar, karena untuk pertama kalinya, Perhutanan Sosial dilakukan secara masif, sejak kemunculannya pada tahun 2002. Angin yang berhembus pun semakin menyegarkan ketika KLHK menerbitkan peraturan menteri tentang Perhutanan Sosial di Jawa, di wilayah kerja Perum Perhutani (PermenLHK 39/2017).  Wilayah yang dikenal paling sulit untuk disentuh. Namun, ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.

Pada September 2017, permohonan uji materiil terhadap PermenLHK 39/2017 diajukan oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Kosambiwojo Lestari, dan pensiunan Perhutani. Kekhawatiran mereka adalah jika permen ini dilaksanakan akan muncul konflik horizontal di masyarakat. Selain itu mereka juga meragukan kelestarian hutan pasca pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat di luar dari yang sudah bekerja sama dengan Perhutani.

Meski begitu, proses pemberian izin Perhutanan Sosial ini tetap berjalan. Sampai pada November 2017, KLHK mengklaim jumlah luasan Perhutanan Sosial telah mencapai 1,3 juta hektar. Termasuk juga pemberian izin di kawasan Perhutani. KLHK bersama Presiden melakukan safari di Pulau Jawa sepanjang awal November lalu. Mereka membagikan SK izin pemanfaatan secara langsung kepada masyarakat di 10 kabupaten yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tercatat sebanyak 9550,15 hektar diberikan kepada 22 kelompok dan gabungan kelompok masyarakat.

Tapi, apakah benar, pemerintah saat ini begitu progresif, seolah media tidak pernah berhenti mengabarkan  pemerintah yang berpihak kepada rakyat karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk mengelola lahan yang notabene adalah lahan masyarakat sendiri? Tentu saja tidak. Pemerintah saat ini sangat lihai dalam mengelola media massa sehingga persoalan-persoalan yang ada tidak mengemuka ke dunia publik.

Persoalan Pertama: Jumlah Pengeluaran Izin untuk Perusahaan Masih Lebih Besar dibanding untuk Rakyat.  Angka pemberian izin Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 memang mencapai angka di atas 1 juta hektar. Namun, jika dibandingkan dengan angka pemberian izin untuk hutan tanaman industri, jumlah 1 juta hektar tersebut tidak berarti apa-apa. Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri selama tiga tahun terakhir (2016-2014) mencapai 151.882 hektar per tahun. Sedangkan izin pengelolaan yang diberikan melalui skema Perhutanan Sosial selama tiga tahun terakhir (2016-2014) hanya mencapai 45.060 hektar per tahun. Data terakhir pada tahun 2016 menunjukan pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan untuk HTI sebanyak 142.132 hektar. Sedangkan Perhutanan Sosial hanya mencapai 23.704 hektar.

Perlu diingat, angka 151.882 hektar per tahun hanya untuk izin Hutan Tanaman Industri, belum bentuk perizinan lain seperti izin pinjam pakai kawasan hutan (biasanya dipakai untuk keperluan pertambangan), izin untuk pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun, dan lain sebagainya, yang tentunya akan memperlihatkan jumlah pemberian izin Perhutanan Sosial semakin terlihat kecil.

Persoalan Kedua: Anggaran Untuk Perhutanan Sosial Semakin Menurun Dari Tahun Ke Tahun.  Target 12,7 juta hektar tertulis jelas dalam RPJMN 2015-2019. Sayangnya target ini tidak dibarengi dengan dukungan anggaran untuk merealisasikan target tersebut. Jumlah anggaran untuk Perhutanan Sosial pun cenderung menurun. Riset Indonesia Budget Center (IBC) pada tahun 2017 menyatakan  anggaran untuk Perhutanan Sosial tahun 2017 turun hingga lebih dari 50%, yaitu menjadi Rp 165 miliar, dari sebelumnya Rp 308 miliar pada tahun 2015. Padahal menurut mereka, target jumlah Perhutanan Sosial baru akan tercapai jika anggaran setidaknya tersedia sebesar Rp 830 miliar per tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa pihaknya menyurati Kemenkeu hampir tiap tahun untuk menambah anggaran, tapi tidak pernah didengar.

Persoalan Ketiga: Terdapat Celah Penyalahgunaan Perhutanan Sosial.  Pada tahun 2016 KLHK telah menggabungkan seluruh skema Perhutanan Sosial dalam satu peraturan: PermenLHK No. 83/2016. Penggabungan tersebut sekaligus perbaikan mekanisme dari masing-masing skema. Namun ternyata jika dilhat secara seksama, terdapat celah bagi bukan rakyat (jika tidak mau disebut perusahaan) untuk mengajukan Perhutanan Sosial. Salah satunya terlihat di dalam skema pengajuan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dalam skema HTR, KLHK membagi kelompok dan koperasi menjadi dua jenis: yang memang terdiri atas petani hutan dan petani hutan bersama dengan yang lain. Dalam permen disebutkan bahwa perseorangan yang memiliki kompentensi dalam kehutanan atau bidang lain yang pernah menjadi pendamping atau penyuluh dapat berperan sebagai pemohon melalui koperasi atau kelompok bersama masyarakat setempat. Artinya pasal ini memberikan kemungkinan bagi mereka yang bukan petani hutan dapat mengelola hutan melalui Perhutanan Sosial yang relatif lebih murah dibanding skema perizinan lain, karena tidak ada pemungutan biaya apapun.

Pada Maret 2017, Walhi Lampung melaporkan salah satu izin yang berada di Lampung bukan berasal dari warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di sana justru tidak tahu akan koperasi yang memegang izin HTR yang  berada di desa mereka. Parahnya, koperasi ini melakukan penebangan 18 pohon kayu dari dalam hutan. Diperkirakan ada 360 meter kubik kayu yang sudah terlanjur ditebang. Dalam skema HTR pihak pemegang izin harusnya memanen kayu dari pohon yang mereka tanam, bukan menebang pohon dari hutan yang alami.

Persoalan lain terkait kebijakan salah satunya ada pada skema Kemitraan Kehutanan (KK). PermenLHK 84/2016 tidak menegaskan kewajiban pemilik izin/pengelola hutan dalam melaksanakan kemitraannya. Tidak ada mekanisme untuk masyarakat dalam menagih KK terhadap pemilik izin/pengelola hutan. Semuanya terkesan hanya terdapat pada niat baik si pemegang izin/pengelola hutan. Pun begitu, jumlah luasan tanah yang harus di-mitra-kan dengan masyarakat pun tidak ditentukan dengan jelas. Hanya mengatur berapa luas minimal lahan yang harus diberikan kepada masing-masing kepala keluarga. Tidak mengatur berapa banyak masyarakat yang harus dijadikan mitra. Bagaimana jika pemegang izin/pengelola kawasan hanya bermitra dengan 5-10 keluarga saja, sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan mereka mencapai ratusan keluarga? Hal ini juga terlihat dari jumlah Kemitraan Kehutanan yang sudah berjalan pada tahun 2016 kemarin. Dari 10.842.974 hektar izin HTI, baru 24.469 hektar saja yang terdapat Kemitraan Kehutanannya.

Persoalan Keempat: Perhutanan Sosial Tidak Menyelesaikan Konflik yang Sedang Terjadi. Seperti yang dikatakan oleh banyak pengkritik Perhutanan Sosial, kehadiran Perhutanan Sosial tidak sedang bermaksud menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi. Selama dijalankan, kawasan-kawasan hutan yang diberikan pengelolaannya kepada masyarakat bukan yang sedang berkonflik. Sekalipun ada yang diklaim sebagai resolusi konflik, seperti izin Perhutanan Sosial yang diberikan di Teluk Jambe, Karawang, pada kenyataannya Perhutanan Sosial di sana sempat menimbulkan konflik baru. Lahan penerima izin Perhutanan Sosial bertumpang tindih dengan lahan yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat yang ada di sana. Kadang, karena terburu-buru, dalam internal penerima izin pun belum jelas pembagian lahannya.

Sebetulnya, sebelum Perhutanan Sosial ini digalakkan, pada tahun 2014 telah ada peraturan yang mengakomodir penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Peraturan ini lebih bernas, karena tidak hanya mengatur KLHK saja sebagai ‘pemilik’ kawasan hutan, tetapi juga tiga kelembagaan terkait, yaitu BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Peraturan yang tercantum dalam Peraturan Bersama (Perber) ini mencoba menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan hutan. Ia terintegrasi dengan peran BPN selaku pengurus pertanahan di Indonesia, sekaligus kemudian mengadministrasikannya dalam administrasi wilayah di Kemendagri.

Perber juga bekerja di seluruh kawasan hutan, tidak membeda-bedakan antara kawasan hutan milik Perhutani atau bukan. Subjek yang dapat memohonkan Perber juga jelas: masyarakat adat, pemerintah , masyarakat lokal, dan lembaga sosial. Perber tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana Perhutanan Sosial, tetapi juga menjelaskan kedudukan desa yang selama ini selalu dianggap ‘masuk ke dalam kawasan hutan’.

Namun kemudian, Perber ini dimatikan secara sengaja, dengan dalih dinaikkan agar lebih mempunyai kekuatan, yang kemudian melahirkan Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres). Perpres ini mengakomodir Perhutanan Sosial sebagai banyak dari pilihan solusi yang mungkin dijalankan dalam proses penyelesaian penguasaan. Tapi mengecualikannya di kawasan hutan yang berfungsi sebagai konservasi. Dalam Perpres disebutkan bahwa, bagi masyarakat yang berada di dalam wilayah konservasi, solusi yang ditawarkan adalah resettlement atau pemindahan paksa. Norma ini tentu saja bertentangan dengan Perhutanan Sosial, karena Perhutanan Sosial tetap bisa dilakukan meski kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai konservasi. Pada akhirnya, Perpres ini dapat menghambat niat baik Direktur Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem-KLHK dalam menyelesaikan konflik tenurial dan lahan di lokasi prioritas 17 taman nasional melalui Perhutanan Sosial.

Dibalik Perhutanan Sosial: Kepentingan Pilpres Jokowi

Sama halnya dengan legalisasi asset, Perhutanan Sosial sebetulnya hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Pemerintah, tidak betul-betul memberikan lahan kepada masyarakat. Artinya, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan oleh KLHK kepada masyarakat terbatas pada apa yang diatur oleh KLHK. Tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat terbatas hanya pada tanaman-tanaman yang termasuk dalam daftar KLHK.

Restrukturisasi kepemilikan lahan juga tidak sedang diselesaikan oleh Perhutanan Sosial. Wilayah-wilayah yang menjadi objek Perhutanan Sosial adalah wilayah yang masih kosong, terpisah dari wilayah izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada korporasi. Juga, tidak menyasar pada masyarakat yang dianggap sebagai perambah di kawasan hutan.

Lalu mengapa Perhutanan Sosial ini begitu gencar dilakukan? Mari kita berandai-andai:

Kawasan hutan yang akan dibukakan aksesnya untuk masyarakat adalah seluas 12,7 juta hektar. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan masing-masing 2 hektar kawasan hutan untuk dikelola. Hal ini berarti bahwa akan ada 6,35 juta kepala keluarga yang akan mendapatkan lahan. Anggaplah orang yang mendapatkan Perhutanan Sosial ini merupakan orang yang loyal kepada Jokowi, maka akan ada lebih dari 19 juta orang (dengan asumsi 1 kepala keluarga terdiri dari 3 anggota keluarga) yang menjadi pemilih potensial yang akan memilih Jokowi sebagai bentuk rasa terima kasih. Jika dibandingkan dengan jumlah Pilpres tahun 2014, yaitu sekitar 186.722.030 pemilih, maka setidaknya Jokowi sudah memegang 10% suara pemilih Indonesia. Belum lagi jika ditambah dengan program legalisasi asset, 17% suara sudah dipegang Jokowi untuk Pilpres 2019.

Akankah reforma agraria ini menjadi alat politik untuk mendulang suara?

Pemerintah mengartikan reforma agraria hanya sebatas pemberian akses, baik itu melalui Perhutanan Sosial maupun legalisasi asset.  Perombakan struktur kepemilikan lahan belum ada dalam agenda mereka. Mereka belum mengerti bahwa makna dari reforma agraria adalah tentang merestrukturisasi hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh segelintir pihak, terutama tuan tanah, negara dan korporasi. Reforma agraria  versi Jokowi, membuat perjuangan reforma agraria sejati masih jauh panggang dari api. []

Penulis adalah peneliti sosial dan lingkungan di lembaga kajian tenurial kehutanan, Epistema Institute. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, tidak mewakili sikap lembaga.


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Sstt...Ini Rahasia Badan Indah dan Wajah Cantik Katy Perry

Rabu, 17 Januari 2018 16:22 WIB

Katy Perry akui tak pernah operasi plastik dan ia suka makan. Oh yaa?


Gelar Undian dengan Hadiah Utama 2 Unit Mobil, Adira Finance Manjakan Konsumen

Rabu, 17 Januari 2018 16:18 WIB

Hapid berharap perusahaan pembiayaan ini mampu terus memanjakan pelanggan setia Adira Finance.


Tak Menyerah Kejar City, MU Belajar dari Kegagalan Musim 2011-2012

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

MU tertinggal 12 poin dari sang pemuncak klasemen.


OSO Tak Mau Ungkap Konflik Hanura, Ini Alasannya

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

OSO mengklaim Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, mendukung kepemimpinannya.


MUI: Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan Lukai Perasaan Umat Beragama

Rabu, 17 Januari 2018 16:15 WIB

Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.


Kecerdasan Buatan Pembaca Usia Sel Tubuh Bantu Perpanjang Umur

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Artificial Intelligence mampu memprediksi usia seseorang hanya dengan melihat fotonya


Sakit Tak Kunjung Sembuh, Pria 42 Tahun Terjun dari Lantai 6 RS Sumber Waras

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Tjong Bu Fen (42) nekat terjun dari lantai 6 di rumah sakit Sumber Waras, Rabu dini hari


Ini Branchmark Tahun-Tahun Gencarnya Pembentukan Holding Company BUMN

Rabu, 17 Januari 2018 16:12 WIB

Toto: Diperlukan suatu implementasi dari gagasan pembentukan induk perusahaan atau holding company pada beberapa BUMN.


Pimpinan DPR Nilai Idrus Sosok yang Tepat Gantikan Khofifah di Kabinet

Rabu, 17 Januari 2018 16:07 WIB

Dia pun berharap, Idrus mampu menjalankan amanah dengan baik meskipun jabatan itu hanya dalam waktu hingga 2019 nanti.


Pasca Avengers 4, Chris Hemsworth Pensiun Jadi Thor ?

Rabu, 17 Januari 2018 16:07 WIB

Pemeran Thor dalam film Avenger, Chris Hemsworth, nampaknya akan menyudahi aksinya sebagai Dewa petir setelah film Avenger 4.


Investasi Rp 76 Triliun Pabrik Smelter Korsel Dibangun di Konawe

Rabu, 17 Januari 2018 16:04 WIB

Kemenperin mencatat, sejauh ini diproyeksi terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD18 M


Dubes Jepang: Indonesia Miliki Sejarah Olahraga yang Serupa dengan Jepang

Rabu, 17 Januari 2018 16:04 WIB

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada 1962 silam. Sebelumnya, negara asal tokoh kartun "Captain Tsubasa" itu menjadi tuan rumah


64 Barang Antik Terbakar, Pemrov akan Gantikan dengan Replika

Rabu, 17 Januari 2018 16:02 WIB

Atas kejadian tersebut, Pemprov segera membuat replika barang antik yang terbakar


Inspirasi Liverpool dan Jadwal Sulit Berpeluang Jatuhkan City

Rabu, 17 Januari 2018 15:58 WIB

Manchester City akan menghadapi Arsenal dan Chelsea secara beruntun pada akhir Februari dan awal Maret.


KPU Riau Nyatakan Empat Bapaslon Gubernur Lolos Tes Kesehatan

Rabu, 17 Januari 2018 15:57 WIB

Ilham menambahkan, bagi paslon yang merasa ragu atas kekurangan syarat administrasi, diminta agar segera datang ke KPU.