BI Larang Mata Uang Digital Jadi Alat Pembayaran

akurat logo
Romys Binekasri
Sabtu, 13 Januari 2018 11:17 WIB
Share
 
BI Larang Mata Uang Digital Jadi Alat Pembayaran
Ilustrasi Bitcoin. ISTIMEWA/Bitcoin.com

AKURAT.CO, Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital (virtual currency) termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu (13/1), menjelaskan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.

"Pemilikan 'virtual currency' sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otyoritas yang bertanggung jawab," ujar dia seperti mengutip situs resmi Antara.

Selain itu, kata Agusman, transaksi mata uang digital juga tidak terdapat administrator resmi, tidak memiliki "underlying asset" atau acuan yang mendasari harga mata uang digital serta memiliki nilai perdagangan yang sangat fluktuatif.

Oleh karena itu pula, pembayaran dengan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," ujarnya.

Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang digital, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.


Editor. Juaz

Sumber. Antara

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Habiburokhman Beretorika Soal 20 Tahun Reformasi, Malah Dibully

Senin, 21 Mei 2018 18:20 WIB

Cuitan Habiburokhman bukannya diapresiasi followersnya, sebagian besar malah mencelanya.


Jimly Asshiddiqie: Indonesia Sudah 20 Tahun, Malaysia Baru Rasakan Reformasi Sekarang

Senin, 21 Mei 2018 18:13 WIB

Apa yang terjadi 20 tahun di Indonesia, hari ini terjadi di negara tentangga Malaysia yang saat ini gencar mendorong reformasi



Diduga Cemarkan Nama Baiknya, Paslon Josua Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 21 Mei 2018 18:10 WIB

Melaporkan kasus ini bukan karena dendam, ini adik-adik saya. Hanya dia sudah menuding saya yang tidak-tidak, tuk pembuktiannya dengan Hukum


Mau Umrah, Wartawan Tanyakan Rencana Ketemu Rizieq, Begini Jawaban Sandiaga

Senin, 21 Mei 2018 18:02 WIB

"Umrah itu ibadah. Tapi saya ingin gunakan kesempatan umrah dengan istri."


Masih Ragu Memberi Daging pada si Kecil?

Senin, 21 Mei 2018 17:54 WIB

Ingat, daging lebih hebat ketimbang sayur dan buah loh!


Deretan Artis Muda Inspiratif yang Berhasil Raih Gelar Master

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Tak hanya sampai pada jenjang sarjana, beberapa artis berikut ini bahkan telah berhasil meraih gelar master.


Kelanjutan Holding BUMN Migas, PGN dan Pertagas Integrasikan Bisnis

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.


Politikus PSI Mempetisi Kabareskrim: Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni

Senin, 21 Mei 2018 17:50 WIB

Tokoh politik muda Raja Juli Antoni terancam dipenjara.


Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis PU Papua Siap Diproses Hukum

Senin, 21 Mei 2018 17:45 WIB

Kadis PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, jadi tersangka korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 M


Menteri LHK dan KPK Bahas Konflik Lahan di Trenggalek dan Teluk Jambe

Senin, 21 Mei 2018 17:38 WIB

Sengekta tanah ini memang belakangan sempat mencuat hingga ke depan istana



DPR Minta Pemerintah Transparan Terkait Impor Beras

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Bam Soesatyo sayangkan perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan


Lulus dari Indonesian Idol, Bianca Jodie dan Marion Jola Kompak Tolak Tawaran Main Film

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Keduanya kompak ingin fokus berkarier di dunia musik.


Angkatan Udara Kerajaan Saudi Berhasil Cegat Rudal yang Diluncurkan Milisi Houthi

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Iran dinilai sudah melanggar Resolusi 2216 dan 2231 yang dikeluarkan PBB.