Lelang Dini 2018 Kementerian PUPR Lebih Rendah, Ini Alasannya

akurat logo
Rizal Mahmuddhin
Kamis, 04 Januari 2018 18:04 WIB
Share
 
Lelang Dini 2018 Kementerian PUPR Lebih Rendah, Ini Alasannya
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, meninggalkan ruangan setelah memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media, di gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/1).. AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pada awal tahun 2018 telah melakukan belanja sebesar Rp 13,82 triliun.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin menyebutkan, salah satu rincian belanja pihaknya tersebut terdiri dari 2.266 paket yang telah dilelang sejak Oktober 2017 lalu, atau sekitar 34% dari target 6.554 paket terkontrak pada Januari 2018.

"Belanja Rp13,82 triliun itu masing-masing terdiri dari 1.014 paket senilai Rp 3,56 triliun dari Ditjen Sumber Daya Alam, 934 paket senilai Rp 9,04 triliun dari Ditjen Bina Marga, 279 paket senilai Rp 1,14 triliun dari Ditjen Cipta Karya, dan 9 paket senilai Rp 26 miliar dari Ditjen Penyediaan Perumahan," ujarnya di gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/1).

Dikatakannya, dibanding tahun lalu, progres lelang dini tahun 2018 boleh dikata lebih rendah dari tahun sebelumnya, di mana pada lelang dini 2017 nilainya sebesar Rp 6,4 triliun.

Hal ini lantaran terdapat perubahan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR, yakni, perubahan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan Pokja ULP.

Ia menjelaskan, mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan, sesuai dengan Kepmen 1011 Tahun 2017, salah satu poinnya, dibandingkan dengan Kepmen 602 Tahun 2016, yaitu Kepala ULP dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

Selain itu, perubahan penting terjadi dalam hal mekanisme usulan penetapan Pokja ULP. Usulan anggota Pokja tidak lagi datang dari satker-satker pemilik proyek, tetapi disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Mekanisme ini berarti memperkuat independensi ULP di Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa.

"Tentunya, dengan perubahan ini, proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR jadi lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur," tukasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Jasa Marga Sediakan Program Magang Bersertifikat Bagi Semua Mahasiswanya

Senin, 21 Mei 2018 18:24 WIB

Jasa Marga sebagai bagian dari FHCI, turut menyukseskan salah satu program unggulan FHCI yakni Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.


Habiburokhman Beretorika Soal 20 Tahun Reformasi, Malah Dibully

Senin, 21 Mei 2018 18:20 WIB

Cuitan Habiburokhman bukannya diapresiasi followersnya, sebagian besar malah mencelanya.


Jimly Asshiddiqie: Indonesia Sudah 20 Tahun, Malaysia Baru Rasakan Reformasi Sekarang

Senin, 21 Mei 2018 18:13 WIB

Apa yang terjadi 20 tahun di Indonesia, hari ini terjadi di negara tentangga Malaysia yang saat ini gencar mendorong reformasi



Diduga Cemarkan Nama Baiknya, Paslon Josua Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 21 Mei 2018 18:10 WIB

Melaporkan kasus ini bukan karena dendam, ini adik-adik saya. Hanya dia sudah menuding saya yang tidak-tidak, tuk pembuktiannya dengan Hukum


Mau Umrah, Wartawan Tanyakan Rencana Ketemu Rizieq, Begini Jawaban Sandiaga

Senin, 21 Mei 2018 18:02 WIB

"Umrah itu ibadah. Tapi saya ingin gunakan kesempatan umrah dengan istri."


Masih Ragu Memberi Daging pada si Kecil?

Senin, 21 Mei 2018 17:54 WIB

Ingat, daging lebih hebat ketimbang sayur dan buah loh!


Deretan Artis Muda Inspiratif yang Berhasil Raih Gelar Master

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Tak hanya sampai pada jenjang sarjana, beberapa artis berikut ini bahkan telah berhasil meraih gelar master.


Kelanjutan Holding BUMN Migas, PGN dan Pertagas Integrasikan Bisnis

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.


Politikus PSI Mempetisi Kabareskrim: Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni

Senin, 21 Mei 2018 17:50 WIB

Tokoh politik muda Raja Juli Antoni terancam dipenjara.


Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis PU Papua Siap Diproses Hukum

Senin, 21 Mei 2018 17:45 WIB

Kadis PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, jadi tersangka korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 M


Menteri LHK dan KPK Bahas Konflik Lahan di Trenggalek dan Teluk Jambe

Senin, 21 Mei 2018 17:38 WIB

Sengekta tanah ini memang belakangan sempat mencuat hingga ke depan istana



DPR Minta Pemerintah Transparan Terkait Impor Beras

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Bam Soesatyo sayangkan perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan


Lulus dari Indonesian Idol, Bianca Jodie dan Marion Jola Kompak Tolak Tawaran Main Film

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Keduanya kompak ingin fokus berkarier di dunia musik.