Prioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan

akurat logo
Aji Nurmansyah
Senin, 01 Januari 2018 19:09 WIB
Share
 
Prioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan
dana desa untuk pemberdayaan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/kye/17

AKURAT.CO, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sudaryanto menjelaskan bahwa alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahun diharapkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

"Sampai saat ini pemanfaatan dana tersebut mayoritas atau 93 persen masih dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, belum untuk pemberdayaan masyarakat," katanya di Semarang, Senin (1/1).

Ia menyebutkan 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah akan menerima kucuran dana desa sebesar Rp6,74 triliun pada 2018 sehingga masing-masing desa rata-rata akan menerima sekitar Rp863 juta.

Menurut dia, dana desa tiap tahun memang selalu ada peningkatan, termasuk alokasi pada 2018 terhitung meningkat dibandingkan dengan alokasi 2017 sebesar Rp6,3 triliun, sebelumnya 2016 jumlahnya Rp5 triliun, dan 2015 sebesar Rp2,2 triliun.

"Untuk realisasi alokasi 2017 sampai saat ini memang belum 100 persen karena pencairan dana desa tahap kedua baru November ditransfer dari Menteri Keuangan ke pemerintah kabupaten kemudian dari kabupaten ke desa," ujarnya.

Selain alokasi dana desa yang berasal dari APBN, Pemprov Jateng pada 2018 juga mengalokasikan dana Rp50 juta per desa di 35 kabupaten/kota, sedangkan pada 2017 hanya sebesar Rp30 juta per desa.

Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya Rp30 juta harus dimanfaatkan untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni dan Rp20 juta untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menyederhanakan sistem laporan keuangan desa.

"Para kades mengaku pusing 'mikirin' itu sehingga perlu didorong untuk gunakan Sikudes," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyarankan agar ada sanksi tegas bagi kepala desa atau aparatur desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan maupun penggunaan dana desa.

"Penggunaannya mesti diatur dan kalau perlu diberi sanksi, jika penggunaannya tidak sesuai, maka tidak akan mendapatkan (anggaran, red.) untuk besok," katanya. []

 


Editor. Juaz

Sumber. antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Jasa Marga Sediakan Program Magang Bersertifikat Bagi Semua Mahasiswanya

Senin, 21 Mei 2018 18:24 WIB

Jasa Marga sebagai bagian dari FHCI, turut menyukseskan salah satu program unggulan FHCI yakni Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.


Habiburokhman Beretorika Soal 20 Tahun Reformasi, Malah Dibully

Senin, 21 Mei 2018 18:20 WIB

Cuitan Habiburokhman bukannya diapresiasi followersnya, sebagian besar malah mencelanya.


Jimly Asshiddiqie: Indonesia Sudah 20 Tahun, Malaysia Baru Rasakan Reformasi Sekarang

Senin, 21 Mei 2018 18:13 WIB

Apa yang terjadi 20 tahun di Indonesia, hari ini terjadi di negara tentangga Malaysia yang saat ini gencar mendorong reformasi



Diduga Cemarkan Nama Baiknya, Paslon Josua Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 21 Mei 2018 18:10 WIB

Melaporkan kasus ini bukan karena dendam, ini adik-adik saya. Hanya dia sudah menuding saya yang tidak-tidak, tuk pembuktiannya dengan Hukum


Mau Umrah, Wartawan Tanyakan Rencana Ketemu Rizieq, Begini Jawaban Sandiaga

Senin, 21 Mei 2018 18:02 WIB

"Umrah itu ibadah. Tapi saya ingin gunakan kesempatan umrah dengan istri."


Masih Ragu Memberi Daging pada si Kecil?

Senin, 21 Mei 2018 17:54 WIB

Ingat, daging lebih hebat ketimbang sayur dan buah loh!


Deretan Artis Muda Inspiratif yang Berhasil Raih Gelar Master

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Tak hanya sampai pada jenjang sarjana, beberapa artis berikut ini bahkan telah berhasil meraih gelar master.


Kelanjutan Holding BUMN Migas, PGN dan Pertagas Integrasikan Bisnis

Senin, 21 Mei 2018 17:51 WIB

Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.


Politikus PSI Mempetisi Kabareskrim: Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni

Senin, 21 Mei 2018 17:50 WIB

Tokoh politik muda Raja Juli Antoni terancam dipenjara.


Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi, Kadis PU Papua Siap Diproses Hukum

Senin, 21 Mei 2018 17:45 WIB

Kadis PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, jadi tersangka korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 M


Menteri LHK dan KPK Bahas Konflik Lahan di Trenggalek dan Teluk Jambe

Senin, 21 Mei 2018 17:38 WIB

Sengekta tanah ini memang belakangan sempat mencuat hingga ke depan istana



DPR Minta Pemerintah Transparan Terkait Impor Beras

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Bam Soesatyo sayangkan perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan


Lulus dari Indonesian Idol, Bianca Jodie dan Marion Jola Kompak Tolak Tawaran Main Film

Senin, 21 Mei 2018 17:36 WIB

Keduanya kompak ingin fokus berkarier di dunia musik.