Kaleidoskop 2017

Obat Alternatif 'Menyehatkan' BPJS Kesehatan

akurat logo
Denny Iswanto
Senin, 01 Januari 2018 12:34 WIB
Share
 
Obat Alternatif 'Menyehatkan' BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ELSHINTA.COM

AKURAT.CO, 'Orang miskin dilarang sakit', beginilah jargon yang tak asing di telinga masyarakat Indonesia, terutama di kalangan menengah bawah, biaya kesehatan yang sudah tak terjangkau lagi. Fenomena maraknya pengobatan alternatif di era ilmu kedokteran modern pun semakin menegaskan bahwa ramahnya pelayanan kesehatan hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang yang berdompet tebal dan berbanding terbalik untuk warga yang kemana-mana membawa kartu miskin dari kelurahan sebagai jaminan.

Masalah dalam bidang kesehatan ini membuat Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya, selama tiga setengah tahun, sangat konsen terhadap bidang kesehatan, dengan program jaminan kesehatan-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang dioperasikan langsung oleh BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung dalam APBNP 2017 pemerintah mengucurkan alokasi 10% dari total belanja negara untuk mensubsidi masyarakat dalam layanan kesehatan ini atau sebesar Rp104,9 triliun.

Program ini tujuannya untuk mendekatkan jarak atau gap antara masyarakat miskin dan lembaga penyelenggara layanan kesehatan di Indonesia dengan basis gotong royong. Artinya semua elemen masyarakat akan saling membantu sehingga semuanya akan mendapatkan layanan kesehatan yang sama, selain pemerintah juga hadir dalam memberikan subsidi. Di lain pihak Puskesmas di seluruh daerah pun gencar dibenahi oleh Pemerintah mulai dari alat-alat dan tenaga medisnya agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama atau garda depan bidang kesehatan.

Kendati demikian, langkah BPJS Kesehatan dalam merealisasikan layanan kesehatan yang sama dan berkualitas untuk semua orang di Indonesia bukan tanpa tantangan. Dalam berjalannya waktu BPJS Kesehatan bermasalah dalam bidang finansial. Layaknya seorang manusia yang lahir dengan bawaan penyakit 'kronis' dan makin bertambah parah, BPJS Kesehatan dalam awal masa berjalannya sebagai operator JKN di 2014 sudah memiliki defisit keuangan sebesar Rp3 triliun dan terus membengkak hingga Rp9 triliun di tahun 2017. Bahkan, bila terus dibiarkan tanpa ada upaya solutif maka BPJS Kesehatan diproyeksikan merugi Rp12 triliun pada 2018.

Akibatnya defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan ini memberikan efek domino terhadap munculnya permasalahan layanan kesehatan yang lainnya. Seperti langkanya obat untuk peserta JKN sehingga masyarakat bawah harus menebus obatnya ditempat lain dengan uang pribadinya. Ditambah lagi banyaknya tagihan lembaga pelayanan kesehatan yang belum dilunasi oleh BPJS Kesehatan menyebabkan banyaknya terjadi penolakan pasien JKN dengan alasan 'kamar rawat penuh' karena arus kas mereka terhambat dan ikut merugi. Bahkan sempat ada statement bahwa 8 penyakit kronis yang dulu ditanggung dalam program JKN akan dihapuskan dan menjadi sistem 'cost sharing' karena defisit akan makin besar.

Hal ini memang menjadi suatu ironi ketika penjamin bidang kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia ternyata sedang mengalami sakit parah dan justru membuat impian pemerintah Jokowi dalam bidang kesehatan menjadi fatamorgana semata. Menteri Kesehatan, Nila Moeloek juga mengakui bahwa utang BPJS Kesehatan itu berdampak ke kondisi keuangan lembaga penyelenggara layanan kesehatan seperti Rumah Sakit. Menurutnya, akibat piutang yang belum dibayar rumah sakit harus berutang untuk memenuhi kebutuhan obatnya. "Rumah Sakit sudah teriak kepada kami," serunya.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan memang ditengarai awalnya dari tarif atau iuran peserta JKN yang masih di bawah standar kesehatan sehingga membuat pemasukan tak sebanding dengan pengeluaran perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso yang menegaskan bahwa iuran JKN masih sangat kecil dan seharusnya dinaikkan. Apalagi sejumlah 10 juta peserta JKN yang masih banyak menunggak pembayaran juga mendukung BPJS Kesehatan makin 'kesakitan'.

Praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro juga menilai ada yang salah dari regulasi terutama undang-undang yang memicu defisit. Ia khawatir karena aturan memungkinkan orang kaya masuk keanggotaan dengan premi yang sangat murah, dengan benefit yang unlimited sampai ke cuci darah dan transplantasi jantung.

Selain itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Sigit Prihutomo juga mengungkapkan defisit keuangan BPJS Kesehatan akan menggerogoti kepercayaan publik (distrust) terhadap program JKN Presiden Jokowi ini. Amanat UUD 1945 juga tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. "Karenanya perlu langkah strategis mencegah berkembangnya distrust guna menjamin kesinambungan JKN," tegasnya.

Adapun tiga solusi yang diusulkan DJSN meliputi tiga langkah penting. Yang pertama, pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Langkah kedua, agar pemberian suntikan dana tambahan dan pemberian dana talangan tidak terulang secara terus menerus. Kemudian perlu dilakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan melakukan utak atik kebijakan dan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna membantu berjalannya program JKN, yang saat ini mengalami defisit anggaran. Pertama, adalah penyelesaian tunggakan iuran yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan menerbitkan PMK mengenai sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Cara tersebut akan diatur dalam PMK nomor 183 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah melalui Pemotongan.

Yang kedua, adalah pemerintah akan memotong penerimaan yang bersumber dari pajak rokok untuk mendukung program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Tata cara pemotongan realisasi penerimaan pajak rokok ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui Revisi PMK nomor 115 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pada Desember ini Kemenkeu juga mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Rokok dan Tembakau.

"Kebijakan DBH cukai rokok dan tembakau, akan ditetapkan sebesar 50% untuk mendukung program JKN via supply side. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu, DBH Cukai Rokok dan Tembakau juga bisa untuk pembayaran iuran masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tembakau yang gulung tikar dan masyarakat yang belum tercover, yang kemudian masih ditanggung Pemda," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Salah satu langkah jangka pendeknya yakni pemerintah akan membayar iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN senilai Rp4,2 triliun. Pemerintah juga berjanji akan segera mengucurkan anggaran Rp3,6 triliun ke BPJS Kesehatan yang berasal dari pos anggaran lain-lain di APBN-P 2017. "Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan utang dari rumah sakit," tegasnya.

Pihak BPJS Kesehatan juga giat melakukan kerjasama dengan Himpunan Bank Bank Negara (Himbara) seperti Mandiri, BNI dan BRI untuk meluncurkan produk tabungan sehat, yang mana akan mengatasi permasalahan tunggakan peserta JKN. Dengan sistem pembukaan tabungan sehat tersebut para peserta dana iurannya akan bisa langsung di auto debet dari tabungan. Selain itu untuk yang belum membuka tabungan perbankan BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Koperasi Nusantara untuk pembayaran.

"Kami mengapresiasi langkah Bank Mandiri, Bank BRI dan Koperasi Nusantara untuk senantiasa mendukung Program JKN-KIS. Melalui Program Menabung Sehat dan Program Angsuran atas Tunggakan Iuran JKN-KIS ini, diharapkan peserta JKN-KIS khususnya yang memiliki tunggakan dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya membayar iuran," ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso.

Kemal juga yakin bahwa dengan langkah yang ditempuh oleh pemerintah akan membantu mengurangi beban defisit yang terjadi dan BPJS kesehatan akan kembali sehat. Apalagi dengan kerjasama yang dilakukan maka penunggak juga akan semakin berkurang. "Keyakinan kami pada penghujung tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan akan semakin berkurang dari Rp9 triliun. Tapi kalau untuk angka pastinya kita tunggu hasil audit keuangan dari pihak auditor," pungkasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Bangladesh Tampung Lebih dari Sejuta Pengungsi dari Rohingya

Rabu, 17 Januari 2018 16:24 WIB

Militer Bangladesh memulai pendataan biometrik pengungsi tahun lalu setelah gelombang pengungsi Rohingya masuk dari Myanmar.


Pengamat: Lebih Baik Becak Dioperasikan di Kawasan Wisata

Rabu, 17 Januari 2018 16:24 WIB

Syafuan Rozi yang merupakan peneliti dari LIPI menilai operasinal becak akan menimbulkan masalah baru


Kemenperin Gencarkan Program E-Smart IKM

Rabu, 17 Januari 2018 16:23 WIB

Kemenperin menargetkan 4.000 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) agar bisa memasarkan produk secara online


Sstt...Ini Rahasia Badan Indah dan Wajah Cantik Katy Perry

Rabu, 17 Januari 2018 16:22 WIB

Katy Perry akui tak pernah operasi plastik dan ia suka makan. Oh yaa?


Gelar Undian dengan Hadiah Utama 2 Unit Mobil, Adira Finance Manjakan Konsumen

Rabu, 17 Januari 2018 16:18 WIB

Hapid berharap perusahaan pembiayaan ini mampu terus memanjakan pelanggan setia Adira Finance.


Tak Menyerah Kejar City, MU Belajar dari Kegagalan Musim 2011-2012

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

MU tertinggal 12 poin dari sang pemuncak klasemen.


OSO Tak Mau Ungkap Konflik Hanura, Ini Alasannya

Rabu, 17 Januari 2018 16:17 WIB

OSO mengklaim Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, mendukung kepemimpinannya.


MUI: Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan Lukai Perasaan Umat Beragama

Rabu, 17 Januari 2018 16:15 WIB

Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.


Kecerdasan Buatan Pembaca Usia Sel Tubuh Bantu Perpanjang Umur

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Artificial Intelligence mampu memprediksi usia seseorang hanya dengan melihat fotonya


Sakit Tak Kunjung Sembuh, Pria 42 Tahun Terjun dari Lantai 6 RS Sumber Waras

Rabu, 17 Januari 2018 16:14 WIB

Tjong Bu Fen (42) nekat terjun dari lantai 6 di rumah sakit Sumber Waras, Rabu dini hari


Benchmark BUMN Menapaki Tahun-Tahun Gencarnya Pembentukan Holding Company BUMN

Rabu, 17 Januari 2018 16:12 WIB

Toto: Diperlukan suatu implementasi dari gagasan pembentukan induk perusahaan atau holding company pada beberapa BUMN.


Pimpinan DPR Nilai Idrus Sosok yang Tepat Gantikan Khofifah di Kabinet

Rabu, 17 Januari 2018 16:07 WIB

Dia pun berharap, Idrus mampu menjalankan amanah dengan baik meskipun jabatan itu hanya dalam waktu hingga 2019 nanti.


Pasca Avengers 4, Chris Hemsworth Pensiun Jadi Thor ?

Rabu, 17 Januari 2018 16:07 WIB

Pemeran Thor dalam film Avenger, Chris Hemsworth, nampaknya akan menyudahi aksinya sebagai Dewa petir setelah film Avenger 4.


Investasi Rp 76 Triliun Pabrik Smelter Korsel Dibangun di Konawe

Rabu, 17 Januari 2018 16:04 WIB

Kemenperin mencatat, sejauh ini diproyeksi terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD18 M


Dubes Jepang: Indonesia Miliki Sejarah Olahraga yang Serupa dengan Jepang

Rabu, 17 Januari 2018 16:04 WIB

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada 1962 silam. Sebelumnya, negara asal tokoh kartun "Captain Tsubasa" itu menjadi tuan rumah