Misbakhun: Anggaran BPK Harusnya Meningkat

akurat logo
Denny Iswanto
Kamis, 14 September 2017 17:00 WIB
Share
 
Misbakhun: Anggaran BPK Harusnya Meningkat
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.. Foto: AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga Negara RAPBN 2018. Total anggaran yang diajukan oleh BPK adalah sebesar Rp2,8 Triliun.

Menanggapi paparan Sekjen BPK mengenai apa yang ingin dicapai, dan apa yang sudah dilaporkan terkait rencana anggaran lembaga 2018, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kesulitan dan hambatan yang dialami BPK.

"Ada 500 lebih Kabupaten/Kota, ditambah propinsi, kemudian ada Kementerian/Lembaga Negara yang jumlahnya ratusan, belum lagi ratusan BUMN yang harus diaudit oleh BPK, dan ini membutuhkan sebuah konsolidasi organisasi yang harus kuat di BPK. Anggaran Rp2,8 triliun itu tidak mencukupi untuk memperkuat kerja BPK. Karena itu, konsolidasi organisasi tentunya yang paling utama ya untuk menggerakkan organisasi adalah anggaran,” kata Misbakhun saat RDP di kompleks Senayan Jakarta, Kamis (14/9).

Misbakhun melihat ada sedikit ketidaksinkronan ketika tugas pengawasan dan ekspektasi publik terhadap BPK, tapi anggaran cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, ini tentunya menjadi tantangan sendiri yang membutuhkan kreatifitas.

“Dan mau tidak mau, kalau pemerintah ingin memiliki akuntabilitas yang baik, seharusnya dukungan kita ya ke BPK sebagai check and balances,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, salah satu lembaga yang ada di dalam Konsitusi (UUD 1945) kita dengan tugas dan kewenangan yang jelas dan strukturnya ada di kelembagaan yang kedudukannya sama dengan DPR, ya BPK. Tapi, nasib BPK dan DPR hampir sama, ketika meminta anggaran sedikit yang ribut media massa karena BPK dengan fasilitas terbatas namun fungsinya sangat luas.

Ditegaskan Misbakhun, keberadaan BPK sudah diatur didalam UU No 15 Tahun 2006.  Walaupun dirinya melihat kalau UU 15/2006 relevansi dan tantangannya perlu diamandemen kembali sesuai perkembangan jaman yang banyak tantangan.

“UU 15/2006 yang sudah berlaku 10 tahun ini harus diamandemen supaya tanggung jawab BPK diperkuat kembali,” katanya.

Menurut politisi Golkar itu, kalau kita ingin melakukan sinergi dalam rangka mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPR, BPK harus diperkuat. Caranya dengan menaikkan anggaran, sehingga kita bisa membuka dengan baik lembaran-lembaran negara di Kementerian/Lembaga Negara, Kabupaten/Kota. 

"Dengan anggaran yang memadai, lanjutnya, akan sangat mendukung kerja mereka," tegasnya.

Mantan pegawai pajak ini menegaskan, keberpihakan DPR arahnya harus ke sana. Dari situ kita tahu dari hasil audit yang dikirimkan BPK tiap tahun mengenai penyelenggaraan akuntabilitas APBN.

“Sinergi antar lembaga harus makin diperkuat. Dengan cara apa? DPR diperkuat dengan feeding data dari BPK. Supaya politik pengawasan kita didasarkan dengan basis data yang kuat dari hasil audit BPK,” pungkasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.


Semangat David Maulana Membelah Ancaman Pelatih Thailand

Selasa, 19 September 2017 20:13 WIB

Besok, Indonesia akan menghadapi Thailand