Misbakhun : BPK Harus Bina Kepala Desa Terkait Tata Kelola Dana Desa

akurat logo
Denny Iswanto
Kamis, 14 September 2017 16:54 WIB
Share
 
Misbakhun : BPK Harus Bina Kepala Desa Terkait Tata Kelola Dana Desa
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Foto: AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait penyelewengan pengelolaan dana desa. Masalah terkait pengelolaan dana desa tersebut juga diduga sempat ditangani oleh kejaksaan.

Merespon hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dana desa itu sudah menjadi isu nasional, terutama sejak OTT KPK di Pamekasan. Oleh karena itu, Misbakhun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dana desa, selain juga BPK melalukan pembinaan terhadap kepala desa.

Menurutnya, tidak semua kepala desa itu memahami konsep tata kelola keuangan Negara. Padahal, ujung tombak pemerintahan itu ada pada kepala desa, karena sistem dan mekanisme dana desa itu melalui sistem transfer daerah ke kas daerah di masing-masing kabupaten.

“Begitu mereka masuk dalam kas daerah, maka mereka masuk menjadi bagian dari APBD. Di sinilah kemudian seolah-olah bupati menjadi sinterklas bagi desa-desanya,” kata Misbakhun pada Rapat Dengar Pendapat bersama Sekjen BPK dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Menurutnya, rezim dana desa itu ada tiga, secara administrasi pengelolaan dana di Kementerian Desa, secara adminsitrasi pemerintahan (struktur desa) di Kementerian Dalam Negeri, secara pelaksanan rezim keuangan ada di kas Negara dan kas daerah, yakni di Kementerian Keuangan dan Badan Keuangan Daerah.

“Kepala desa harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas, dan bagaimana mereka bisa menyusun rancangan anggaran dengan baik. Jangan sampai karena kepala desa tidak memahami prosedur adminsitrasi, mereka kemudian masuk penjara,” katanya.

Selain meminta BPK untuk pembinaan terhadap kepala desa, Misbakhun juga meminta BPKP untuk melakukan supervisi dana desa. Dirinya pun berharap, baik BPK dan BPKP mengajak masing-masing anggota komisi XI untuk melakukan sosialisasi pengawasan dana desa di kabupaten masing-masing. Pasalnya, sosialisasi pengawasan dana desa ini sangat penting untuk capacity building. Hal ini mengingat tata kelola ini fungsi utama di BPKP.

“Begitu bapak tidak bisa supervisi, para kepala desa bisa tak sadar (semaput). Karena yang bisa membuat anggota komisi XI penting ketika Ketua atau anggota BPK turun dan mengajak kepala daerah, maka kepala desa pasti akan datang semua pak. Mau partai sama atau beda, mereka akan datang,” tukasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Status Gunung Agung Siaga, Gubernur Bali Bentuk Tim Tanggap Darurat

Selasa, 19 September 2017 22:20 WIB

Pastika meminta kepada masyarakat untuk mendengarkan dan mematuhi informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah


MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.