BI Terbitkan Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

akurat logo
Denny Iswanto
Rabu, 13 September 2017 19:00 WIB
Share
 
BI Terbitkan Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean (tengah) saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media terkait Peraturan BI tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Jakarta, Rabu (13/9).. Foto: AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

"Dengan ketentuan yang baru ini, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi," kata Eni Panggabean sebagai Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI di Jakarta, Rabu (13/9).

Peraturan yang baru menurut Eni juga telah diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

"Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi," tambahnya.

Dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi dan model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT.

PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

"Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial, untuk menerapkan APU dan PPT," jelas Eni.

Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi. Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara.

Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

"Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Eni.

Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif. Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (Simplified CDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Dalam hal pengenaan sanksi, PBI APU PPT diperkuat dengan memungkinkan pengenaan sanksi tidak hanya kepada Penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi, komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan," ujarnya.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan PPT, serta melanjutkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.


Semangat David Maulana Membelah Ancaman Pelatih Thailand

Selasa, 19 September 2017 20:13 WIB

Besok, Indonesia akan menghadapi Thailand