MAI Bantah Minta Bagian Divestasi Saham Freeport

akurat logo
Aji Nurmansyah
Rabu, 13 September 2017 14:59 WIB
Share
 
MAI Bantah Minta Bagian Divestasi Saham Freeport
PT Freeport Indonesia . Foto: Foto: bizjournals.com

AKURAT.CO, Ketua Umum Masyarakat Adat Independen (MAI) Papua membantah keras adanya isu bahwa organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya minta bagian dari saham Freeport. Pasalnya ada beberapa oknum yang diduga mengaku wakil suku adat meminta bagian dari saham Freeport.

"Pasca perundingan dimana beberapa oknum mengklaim sebagai wakil suku untuk meminta saham, untuk itu kami perlu tegaskan beberapa tidak benar," ujar Ketua MAI Servina Magal melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/9). 

Pasca dicapainya kesepakatan antara Pemerintah dan Freeport dimana Freeport bersedia memenuhi kewajibannya yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Antara lain Freeport meninggalkan rezim kontrak karya (KK) dan beralih dengan menjalankan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu Freeport bersedia melakukan divestasi saham mencapai 51 persen. Pembangunan smelter hingga tahun 2022 dan Perpanjangan kontrak 2x10 tahun hingga 2041. 

Kesepakatan yang dicapai tersebut, ditanggapi dengan rasa suka cita oleh Masyarakat Adat Independen (MAI) Papua. Pasalnya MAI menganggap hal itu merupakan keberhasilan pemerintah untuk membuat Freeport yang salam ini bercokol tanpa terkontrol dengan baik. Mau mematuh prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

"Kami menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri ESDM, Jonan. Dimana dalam kurun waktu 6 bulan memaksakan perusahaan agar patuh pada prosedur yang berlaku di Indonesia," tambahnya. 

Menurut dia‎, MAI hanya minta nasib rakyat Papua diperhatikan. Dibentuk sejak Maret 2017, Masyarakat Adat Independen tak lain adalah wadah korban freeport yang terdiri dari Suku Amungme dan Kamoro. Kami yang mengalami dampak di sekitar areal pertambangan selama freeport beroperasi. Kami ingin bersuara agar nasib kami diperhatikan

Melihat dinamika pasca perundingan final, dimana beberapa oknum mengklaim sebagai wakil suku untuk meminta saham, untuk itu kami perlu tegaskan beberapa hal:

1. Bahwa mereka yang mengatasnamakan masyarakat suku di sekitar Mimika murni para elit lokal, bukan masyarakat yang menderita seperti kami. Maka itu kami menolak seluruh permintaan saham yang mengatasnama masyarakat adat.

2. Kami tidak pernah menyampaikan bagi saham sebab itu merupakan ranah urusan pemerintahan. Yang kami perlukan adalah adanya keberpihakan negara pada ruang hidup yang telah rusak dan tercemar

3. Jika Freeport melanggar kesepakatan maka tambang harus ditutup 

4. Perlu audit secara menyeluruh selama proses divestasi

Melalui keterangan tertulisnya ini juga, pihak MAI mengundang secara terbuka Presiden RI Joko Widodo bersama menteri ESDM Jonan agar turun ke Timika bertemu secara khusus dengan korban freeport masyarakat adat pemilik hak ulayat. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Status Gunung Agung Siaga, Gubernur Bali Bentuk Tim Tanggap Darurat

Selasa, 19 September 2017 22:20 WIB

Pastika meminta kepada masyarakat untuk mendengarkan dan mematuhi informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah


MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.