Pengamat: Soal Perizinan Meikarta, Harus Dicari Solusinya

akurat logo
Denny Iswanto
Selasa, 12 September 2017 09:03 WIB
Share
 
Pengamat: Soal Perizinan Meikarta, Harus Dicari Solusinya
Foto udara kawasan Meikarta.. Foto: djapos.com

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda menanggapi soal perizinan megaproyek Meikarta milik Lippo Group ini adalah kesalahan dari pemerintah dan juga pengembang.

Maka dia menyarankan agar pihak Pemerintah Jawa Barat dan Lippo Group duduk bersama untuk membahas soal izin proyek, karena dia meyakini Meikarta akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa, khusunya di bidang bisnis properti.

"Perizinan ini jadi masalah dari dulu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tapi kita mencari win win solution. Artinya Pemerintah pusat dengan daerah harus sinkron. Karena paket kebijakan ekonomi XIII tentang penyediaan perumahan rakyat dan pemangkasan aturan ijin payung hukumnya sudah ada kan. Tapi ketika di daerah belum ada peraturan daerahnya," kata Ali saat ditemui di acara BTN Golden Property Awards 2017 di Jakarta, Senin malam (11/9).

Dia menegaskan bahwa sinkronisasi perlu ada khusus untuk kebijakan perizinan ini karena seakan-akan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah aturannya tidak sama.

"Apalagi untuk ijin tata ruang, jangankan untuk ijin membangun hunian untuk menengah atas, untuk menengah bawah saja bisa sampai dua tahun," ungkapnya.

Disinggung mengenai rencana tata ruang Jawa Barat adalah untuk kawasan Industri sepenuhnya dan bukan untuk hunian atau perumahan, Ali membantahnya.

"Pasalnya di kawasan industri pun dibutuhkan 20-30% untuk perumahan yang mendukung industri. Jadi tidak semua industri jadi ada komersialnya dan perumahan," kata dia.

Ali juga mengatakan bahwa megaproyek Meikarta ini sebenarnya ijin awalnya adalah Lippo Cikarang.

"Tapi kalau kita lihat pembangunan hunian ada 500 hektar punya Meikarta ini sebenarnya tak masalah karena kota-kota yang lain di kawasan industri ada ribuan hektar. Tapi saat masif promosi ini kan heboh. Mungkin ada dana Rp 70 miliar sebulan, mungkin ya untuk promosi, dengan nanti pembangunan yang terintegrasi dengan kereta dan sebagainya," jelas Ali.

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya pembangunan Meikarta ini juga sebagai kritik keras untuk Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni.

"Ada angka harga rumah Rp 127 juta. Kita lihat rusunami saja harganya Rp 250 juta loh tidak ada yang semurah Meikarta," imbuhnya.

Di kesempatan kali ini Ali melihat d bahwa persoalan perizinan harus dicarikan win win solutionnya.

"Masalah perizinan kita duduk bersama-sama, pengembang juga salah dan Pemerintah juga. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena dampak pembangunan Meikarta ini efeknya luar biasa. Kalau masalah detil yang dipermasalahkan Pemerintah Jawa Barat saya tidak tahu. Tapi artinya kita melihat pemanfaatan lahan izinnya sudah ada. Tapi kalau ada perubahan ya harus cepat diselesaikan," pungkasnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Status Gunung Agung Siaga, Gubernur Bali Bentuk Tim Tanggap Darurat

Selasa, 19 September 2017 22:20 WIB

Pastika meminta kepada masyarakat untuk mendengarkan dan mematuhi informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah


MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.