KPK Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan TKI

akurat logo
Aji Nurmansyah
Selasa, 01 Agustus 2017 18:36 WIB
Share
 
KPK Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan TKI
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso (kedua kanan) melihat stan produk unggulan daerah di sela peluncuran program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7). Pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab tunggal jaminan perlindungan sosial bagi CTKI/TKI di dalam maupun luar negeri, menggantikan konsorsium penyelenggara asuransi swasta terhitung 1 Agustus 2017 .. Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/aww/17

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini transformasi perlindungan TKI dari asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan akan menjadikan upaya perlindungan kepada TKI di luar negeri menjadi lebih baik.

"Negara harus hadir dalam perlindungan TKI dengan pelayanan yang maksimal, pelayanan lebih dekat, jangkauan lebih luas. BPJS Ketenagakerjaan meyakinkan akan hal itu," kata Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam acara sosialisasi transformasi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja Indonesia, Asep juga menambahkan transformasi perlindungan TKI ke sistem jaminan sosial itu merupakan implementasi dari empat rekomendasi yang diberikan KPK kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Empat rekomendasi tersebut adalah perbaikan tata kelola penempatan TKI dari daerah asal melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), perbaikan pengawasan di daerah perbatasan, penyusunan "cost structure" (standar biaya), serta perlindungan TKI yang terintegrasi.

Kepada para perwakilan PPTKIS, Asep juga mengingatkan bahwa pelayanan terhadap TKI adalah terkait hal besar karena terkait kepentingan orang banyak namun di balik itu ada risiko yang besar yakni potensi tindak pidana korupsi baik berupa suap, pemerasan maupun gratifikasi.

Ia berharap para PPTKIS berhati-hati dan BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh operator dalam sistem jaminan sebelumnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli A Hasoloan mengatakan transformasi perlindungan TKI dari sistem asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada TKI lebih baik.

"Karena BPJS adalah badan publik nirlaba, bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keunagan serta akuntan publik," ujarya. Dia juga memberikan apresiasi kepada Konsorsium Asuransi TKI yang selama ini telah memberikan layanan asuransi untuk TKI.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jaminan sosial untuk TKI merupakan bentuk kehadiran negara dalam perlindungan TKI sebagaimana instruksi presiden.

Perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sejak sebelum keberangkatan, masa penempatan hingga purna menjadi TKI.

"Manfaat yang diberikan sama dengan manfaat pada BPJS Ketenagakerjaan non-TKI," ujarnya.

Selain kedua program itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan program pilihan berupa Jaminan Hari Tua.

Agus memastikan selain mudah, murah serta jangkauan layanan yang luas, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat lebih baik, misalnya, klaim pengobatan yang tidak terbatas serta jika TKI meninggal dunia, maka anaknya akan disekolahkan hingga sarjana.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) Hermono mengatakan mendukung transformasi perlindungan TKI ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang akan berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Terkait dengan hal itu, BNP2TKI memberikan akan fasilitasi pendaftaran, penyediaan data TKI, mengintegrasikan sistem, membantu penyelesaian klaim, mensosiaalisasikan serta melakukan evaluasi.

"Kami juga mengusulkan dibentuk tim kecil yang mengidentifikasi kondisi yang terjadi di lapangan serta membentuk 'call center' sehingga jika ada hal-hal baru di lapangan bisa segera diselesaikan," tuturnya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Status Gunung Agung Siaga, Gubernur Bali Bentuk Tim Tanggap Darurat

Selasa, 19 September 2017 22:20 WIB

Pastika meminta kepada masyarakat untuk mendengarkan dan mematuhi informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah


MU Selidiki Dugaan Yel-Yel Rasisme Terhadap Lukaku

Selasa, 19 September 2017 22:05 WIB

"Lirik yang dinyanyikan dalam yel-yel tersebut menyerang dan diskriminatif," kata juru bicara Kick It Out.


Satlantas Polres Merauke Bagikan Stiker kepada Pengendara Motor

Selasa, 19 September 2017 22:03 WIB

Stiker yang bertuliskan 'Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan' itu dibagikan di tiga titik


Pembongkaran Kawasan Puncak Ditunda, ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 21:29 WIB

Salah satu alasan belum dilakukannya pembongkaran karena belum dilayangkan surat penyegelan


Ketua Forikan Kota Bogor Terima Bantuan CSR

Selasa, 19 September 2017 21:24 WIB

Bantuan yang diterima sebagian akan digunakan untuk acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan


Gandeng Singapura, Mahasiswa UMM Sempurnakan Alat Produksi Peningkatan UMKM

Selasa, 19 September 2017 21:13 WIB

Alat yang diciptakan sesuai jenis usaha UMKM itu akan disempurnakan di Singapura dan diproduksi sesuai kebutuhan.


Buktikan Tulisan di Label, Wanita Ini Gunakan Cat Poster Sebagai Masker

Selasa, 19 September 2017 20:52 WIB

Dalam label cat poster tersebut bertuliskan "mudah dibersihkan dari kulit dan beberapa kain" namun ini hasilnya.


Ilmuwan Rusia Uji Bahan Baru untuk Neurokomputer

Selasa, 19 September 2017 20:41 WIB

Bahan ini bisa menjadi dasar pengembangan komputer berdasarkan memristor yang dapat menyimpan dan mengolah data dengan cara yang mirip otak.


Pemprov Perlu Bentuk Tim Monitoring Pantau Penyaluran KUR

Selasa, 19 September 2017 20:40 WIB

Pemerintah pusat melalui APBN pada 2017 mengucurkan dana kredit usaha rakyat Rp9 triliun


Suzuki, Aprilia, dan Ducati Bersiap untuk Tikungan Sirkuit Aragon

Selasa, 19 September 2017 20:33 WIB

"Ada banyak belokan juga di mana belokan dibuat saat pebalap berada di throttle (area udara tambahan), "lkata Manuel Cazeaux.


Ini Penyebab Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK Menurut PAN

Selasa, 19 September 2017 20:28 WIB

Salah satu penyebab maraknya penangkapan kepala daerah karena mahalnya biaya politik


Soroti Masalah Obat-obatan, Seniman Ben Kurstin Kumpulkan 8.000 Kantong Obat

Selasa, 19 September 2017 20:27 WIB

Ben Kurstin kumpulkan 8.816 kantong obat di apartemennya, tapi dia bukan pengedar narkoba.


Mau Berwisata Ala Kampung Indian? Ke sini Aja!

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

Sedang berjalan-jalan ke Kediri? Jangan lewatkan untuk mampir ke Kampung Indian.


Teco: Fitra Ridwan Bagus dalam Menyerang

Selasa, 19 September 2017 20:21 WIB

"Fitra sudah bekerja keras dalam latihan."


Sumbar Siapkan Linggai Jadi Wisata Halal

Selasa, 19 September 2017 20:19 WIB

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), menyiapkan objek wisata Linggai yang berada di Kecamatan Tanjung Raya.