Kemenaker Dinilai Salahi Prosedur Perlindungan Jaminan Sosial TKI

akurat logo
Miftahul Munir
Senin, 31 Juli 2017 20:18 WIB
Share
 
Kemenaker Dinilai Salahi Prosedur Perlindungan Jaminan Sosial TKI
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso (kedua kanan) melihat stan produk unggulan daerah di sela peluncuran program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri melaunching program "Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI", di Pendopo Tulungagung, Jawa Timur pada Minggu (30/7) kemarin. Perlindungan untuk TKI ini bakal diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Selasa (1/8) besok.

Hanif menyatakan, para TKI itu nantinya wajib terdaftar dalam dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kemudian, program tambahan yang harus diikuti yakni jaminan hari tua untuk bekal di usia senjanya kelak. 

Perllindungan para TKI ini berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Undang-undang No. 24 tahun 2011.

Selain itu, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan PP No. 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.

Menanggapi peraturan tersebut, Koordinator Koalisi Relawan Berbicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat mengatakan, program perlindungan jaminan sosial TKI Kementerian Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan UU.

"Peralihan ini petunjuk teknis dan aturannya tidak ada. Jadi bisa dibilang ilegal," ujarnya dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Akurat.co Senin (31/7).

Dia menilai,‎ Kementerian sendiri mengeluarkan peraturan menteri (Permen) sebagai landasan pengambilalihan jaminan kesehatan. Namun, langkah itu juga dianggap sudah menyalahi prosedur yang berlaku. Sebab kata dia,‎ Permen tidak bisa diberlakukan jika sudah bertentangan dengan Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2004, dan UU 40 tahun 2004.

"Dia mau pakai Permen harus sesuai UU. Sementara UU yang ada belum dirubah di DPR. Peralihan asuransi ke jaminan sosial TKI oleh BPJS mesti ada aturan lex spesialis, aturan khusus yang tidak bisa diambil UU Tenaga Kerja," tegas Amirullah.

Amirullah menegaskan, program Jaminan Sosial TKI oleh BPJS dinilai tak dilakukan secara menyeluruh lantaran hanya memiliki sembilan program saja. Sedangkan, konsorsium asuransi harus memiliki 13 program guna melindungi TKI yang bekerja di negeri tetangga.

Atas dasar tersebut, ia menilai kebijakan Kemenaker tidak beraturan. Pasalnya, program yang dicanangkannya itu banyak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"‎Termasuk melanggar Kepmen No. 214 tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI. Sebab disebutkan di situ bahwa setiap 3 bulan ada evaluasi kinerja konsorsium. Seharusnya, momen itu bisa dimanfaatkan Kementerian untuk memperbaiki kesalahan khususnya mempersiapkan landasan hukum peralihan," jelas dia.

Ia pun menduga, dalam peralihan Jaminan Sosial TKI itu memiliki maksud terselubung. Bahkan, ia menuding ada kepentingan untuk meraup keuntungan yang bakal diraup oleh petinggi atau elite Kementrian dan pihak BPJS dari peralihan tersebut.

"Bahkan, terburuknya ini sebagai upaya merugikan Presiden Jokowi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sebab rumor yang beredar menteri ini kan hendak di-reshuflle, sehingga mungkin saja ini langkah terakhir untuk menjatuhkan Jokowi," tukas dia.[]

 


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Produsen Minyak Kurangi Produksi Picu Harga Minyak Global Melonjak

Selasa, 26 September 2017 09:04 WIB

Jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS turun empat rig menjadi total 744 rig pada minggu ini


BMKG: Belum Terpantau Sebaran Debu Vulkanik di Bandara Juanda

Selasa, 26 September 2017 09:00 WIB

BMKG Juanda meperkirakan sampai dengan saat ini belum terpantau sebaran debu vulkanik di sekitara bandara internasional Juanda Suarabaya.


Muslimat NU Dipastikan Solid Dukung Khofifah di Pilgub Jatim

Selasa, 26 September 2017 08:57 WIB

Kader Muslimah NU diyakini tidak akan berpaling dari Khofifah.


Apakah Maraknya OTT KPK karena Adanya Mahar Politik di Pilkada?

Selasa, 26 September 2017 08:46 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo menyakini saat ini tidak ada lagi parpol yang meminta mahar kepada calon Gubernu, Bupati atau Walikota. Anda Percaya?


Turki dan Irak Adakan Latihan Bersama Setelah Referendum Kurdistan

Selasa, 26 September 2017 08:44 WIB

Tentara Irak telah tiba di Turki pada Senin (25/9) tengah malam untuk bergabung dalam pelatihan militer.


Polres Sumenep Ringkus Satpam Bawa Sabu

Selasa, 26 September 2017 08:35 WIB

Kepolisian Resor Sumenep Jawa Timur, Menangkap oknum satuan pengamanan (Satpam) lantaran membawa natkotika jenis sabu -sabu.


Indeks Bursa Saham Spanyol Berakhir Melemah

Selasa, 26 September 2017 08:34 WIB

Indeks acuan IBEX-35 di Madrid turun 0,86 persen atau 88,5 poin menjadi 10.216,50 poin.


Pakar: Ujaran Kebencian di Medsos Tunjukkan Rendahnya Literasi Digital

Selasa, 26 September 2017 08:22 WIB

Koordinator Penelitian Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi) Semarang, Liliek memandang perlu gerakan literasi digital.


Ini Kamera Terbaik untuk Merekam Gambar dalam Gerak Lambat

Selasa, 26 September 2017 08:18 WIB

Kamera semakin tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup masyarakat modern.


Pergerakan Magma Gunung Agung Terus Meningkat

Selasa, 26 September 2017 08:16 WIB

Gunung Agung saat ini memasuki fase kritis. Peluang terjadi letusan cukup besar. Radius 9-12 KM dari kaki gunung Agung harus dikosongkan.


Emilia Clarke Selesai Syuting Film 'Han Solo'

Selasa, 26 September 2017 08:10 WIB

Sutradara film solo "Han Solo", Ron Howard, mengungkap bahwa Emilia Clarke telah menyelesaikan syuting dari spin off Star Wars tersebut.


Dicari, Mantra Penjinak Hantu Ideologis; Pelajaran dari Peristiwa Kanigoro

Selasa, 26 September 2017 08:10 WIB

Hantu komunisme hanya bisa hilang jika seluruh komponen bangsa berhasil melakukan rekonsiliasi dan berhenti saling mencaci dan menyalahkan.


Korut Ancam Tembak Pesawat Pembom AS, Pentagon: Silahkan Trump Tangani

Selasa, 26 September 2017 08:09 WIB

Perang kata-kata kedua pemimpin negara tersebut membuat dunai semakin khawatir akan terjadinya perang.


MA Amerika Beri Sinyal dapat Batalkan Kebijakan Larangan Muslim ke AS

Selasa, 26 September 2017 07:40 WIB

Mahkamah Agung Amerika serikat (AS) memberi isyarat bahwa pihaknya dapat menghentikan larangan kontroversial terkait pembatasan Muslim ke AS


Kota Malang Tambah Hotel Kelas Bintang Tiga

Selasa, 26 September 2017 07:22 WIB

Kota Malang tengah menambah satu lagi hotel kelas bintang tiga di kawasan strategis, yakni Whiz Prime Hotel di Jalan Basuki Rachmad.