Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?

akurat logo
Aji Nurmansyah
Jumat, 14 Juli 2017 13:46 WIB
Share akurat gplus icon
 
Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?
Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport.. Foto: thejakartapos.com/Nethy Dharma Somba

AKURAT.CO, Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Riset dan Advokasi ‎Indonesia for Global Justice (IGJ) Budi Afandi menegaskan bahwa pemerintah tak perlu risau dengan ancaman Freeport yang hendak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan Arbitrase internasional. Menurutnya pemerintah bahkan tak perlu menanggapi permintaan Freeport untuk terkait dengan jaminan investasi.

“Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gara-gara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport” di Indonesia for Global Justice, Jakarta, Kamis (13/7) kemarin.

Ia menambahkan, penerbitan PP tersebut akan sangat berbahaya terlebih jika nantinya mengakomodir skema penyelesaian sengketa melalu jalur arbitrase internasional.

Sementara itu, Peneliti HUMA, Yustisia Rahman mengatakan Pemerintah Indonesia tidak usah ragu-ragu dalam menegakkan kedaulatan negara saat berhadapan dengan Freeport McMorran. Pasalnya perkembangan hukum investasi internasional menunjukkan adannya peluang yang menguntungkan pemerintah.

Ia menguraikan, perdebatan mengenai relasi negara dengan investasi sudah berlangsung lama dan terus berkembang, salah satunya berkaitan dengan asas kesucian kontrak (pacta sun servanda) yang selama ini digunakan investor untuk melindungi kepentingannya dalam kontrak. Padahal, terdapat asas Clausula Rebus Sic Stantibus yang dapat dianggap sebagai kontra posisi dari asas kesucian kontrak.

“Asas ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara bangsa-bangsa dapat dinyatakan tidak berlaku (invalid) jika perubahan situasi yang fundamental (fundamental changed circumstances) yang menyebabkan perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak dapat diterapkan,” katanya.

Selain itu, Resolusi 1803 (XVII) on the Permanent Sovereignty of States over Their Natural Resources (PSNR) juga dapat dijadikan pegangan, dua point resolusi tersebut menyatakan kedaulatan atas sumber daya alam dan sumber kekayaan lain di sebuah negara merupakan hak yang dimiliki oleh negara dan orang-orang yang berada di dalamnya (the right of peoples and nations). Kemudian, segala aktivitas eksplorasi, eksploitasi atau bentuk pengusahaan lainnya harus sejalan dengan aturan dan prasyarat-prasyarat yang dirasakan perlu oleh negara dan orang-orang yang ada di dalamnya.

“Kalau persoalan ini sampai ke Arbitrase Internasional, maka tinggal saling memperkuat klaim saja, pemerintah tidak perlu khawatir, sebab telah ada pula contoh kasus dimana asas Clausula Rebus Sic Stantibus juga dipertimbangkan dalam proses arbitrase,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Gunawan dari IHCS mengungkapkan, sudah cukup kuat pondasi konstitusional untuk menegakkan kedaulatan negara dalam polemik Freeport. Menurutnya, tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Hak Menguasai Negara sudah sangat jelas, bahwa konsep itu semata-mata ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak dapat dianggap sebagai konsep kepemilikan seperti dalam hukum perdata,” terangnya.

“Renegosiasi KK PTFI seharusnya tidak hanya merubah KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kewajiban membangun pabrik smelter, tapi juga terkait dengan pembatasan luas tanah yang dipergunakan serta rencana kegiatan dan alokasi dana tanah pasca tambang dan banyak hal lainnya,” katanya.

Agung Budiono, pembicara dari PWYP Indonesia menyoroti sejumlah hal mulai dari ketertutupan pemerintah dalam persoalan Freeport. “Padahal sangat penting untuk membuka dokumen kontrak dan proses serta hasil negosiasi,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah temuan BPK terkait dugaan pelanggaran yang dilakukkan Freeport. Termasuk mengenai keputusan Pengadilan Pajak yang telah memenangkan Pemda Papua yang hingga saat ini belum terlaksana.

Sementara itu, Ahli Hukum Internasional, Irfan Hutagalung selaku pengulas materi menekankan pentingnya pemerintah untuk hati-hati dalam penyelesaian konfllik.

Menurutnya, asas kesucian kontrak tidak begitu saja dapat diabaiikan, dibutuhkan “perubahan situasi fundamental/fundamental changed circumstances” untuk keberlakuan asas Clausula Rebus Sic Stantibus. Karenanya, ia menilai pilihan paling baik saat ini adalah berupaya menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.

“Perubahan situasi fundamental ini adalah sesuatu yang tidak boleh di-create oleh kedua pihak yang bersengketa,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan hasil monitoring terhadap peristiwa dalam periode sengketa kedua pihak dan Briefing Paper berjudul “Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport”. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Pengamat: Konversi Suara 'Sainte Lague' Lebih Adil bagi Parpol

Minggu, 23 Juli 2017 13:38 WIB

Keuntungan "sainte lague" adalah partai yang kompetitif di dapil berpeluang memenangi satu kursi atau lebih.


Pemkab Mesuji Dapat Kucuran Dana Rp24 Miliar Bangun Infrastruktur

Minggu, 23 Juli 2017 13:37 WIB

Pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan sistem rigid beton dan aspal hotmix.


Kepada Anak Indonesia, Jokowi: Bercita-citalah Setinggi Mungkin

Minggu, 23 Juli 2017 13:32 WIB

Jokowi bermain sulap di depan anak-anak.


Ayah Neymar Masih Bisu tentang Ketertarikan PSG terhadap Putranya

Minggu, 23 Juli 2017 13:32 WIB

Ayah Neymar hadir di Metlife Stadium saat putranya mencetak dua gol untuk kemenangan Barcelona versus Juventus.


Google Ingin Menggunakan Teknologi VR Sebagai Platform Pelatihan

Minggu, 23 Juli 2017 13:28 WIB

Google menguji kemungkinan teknologi VR dapat digunakan sebagai platform pelatihan untuk mengajarkan keterampilan.


PPP Buka Posko Pengaduan Perppu Ormas

Minggu, 23 Juli 2017 13:13 WIB

DPR RI baru akan membahas Perppu Ormas pada masa persidangan berikutnya, apakah akan diterima atau ditolak


Mendag: Indonesia-Afrika Selatan Akan Tingkatkan Kerja Sama Nonmigas

Minggu, 23 Juli 2017 13:13 WIB

Indonesia dan Afrika Selatan akan bekerja lebih dekat dalam mengidentifikasi potensi ekonomi.


PDIP Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Jateng

Minggu, 23 Juli 2017 12:50 WIB

Pendaftaran dibuka mulai 24 Juli 2017 hingga 11 Agustus 2017 di kantor Sekretariat DPD PDIP Jateng Jalan Brigjend Katamso Nomor 24 Semarang


Google Play Musik Menambahkan Sisi Navigasi yang Penuh Pintasan

Minggu, 23 Juli 2017 12:49 WIB

Kumpulan ikon ini identik dengan yang ada di aplikasi Android dan iOS. Ketiga tombol dan pintasan melimpah ini muncul di mana saja.


10 Permintaan Anak Indonesia kepada Presiden Jokowi

Minggu, 23 Juli 2017 12:39 WIB

Menteri PPPA Yohana Yambise juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, khususnya di Riau.


Ini Cara Hemat Berwisata dengan Kapal Pesiar

Minggu, 23 Juli 2017 12:30 WIB

Sekarang kemewahan kapal pesiar bisa dirasakan semua kalangan.




EXO Berikan Hadiah Untuk Penggemar yang Telah Mendukungnya

Minggu, 23 Juli 2017 12:19 WIB

Untuk comebacknya ini, EXO pun membalas dukungan yang diberikan oleh penggemar kepada mereka. Kira-kira dikasih apa yaa....


Usulan Dana Pilkada Capai Rp275 Miliar

Minggu, 23 Juli 2017 12:15 WIB

Total dana tersebut hampir mencapai setengah dari total belanja publik daerah tahun ini.