Kemenkeu Akan Terus Kejar Pajak Badan Usaha Seperti Google

akurat logo
Denny Iswanto
Senin, 19 Juni 2017 21:19 WIB
Share
 
Kemenkeu Akan Terus Kejar Pajak Badan Usaha Seperti Google
Orang berjalan di depan layar Google. Pemerintah Indonesia dan Google sudah bersepakat untuk nilai utang yang harus dibayar perusahaan daring raksasa itu, sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2016.. Foto: telegraph.co.uk

AKURAT.CO, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk mengejar pajak dari perusahaan raksasa informasi dan internet yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, di kantornya saat ditemui dalam buka puasa bersama media, Jakarta, Senin (19/6), bahwa setelah Google, pemerintah akan mengejar pembayaran pajak dari BUT lain yang beroperasi di Indonesia.

"Jadi, kalau mereka beroperasi di sini, mereka jadi obyek pajak. Kalau subyeknya itu mau dia ada di dalam negeri maupun di luar negeri, itu tidak jadi soal," tegas Sri Mulyani terhadap perusahaan yang selama ini selalu berusaha menghindari pajak di Indonesia.

Menurutnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan pembayaran pajak perusahaan BUT tersebut, Kemenkeu akan segera berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara untuk melihat aktivitasnya selama di Indonesia untuk menghitung pajak mereka.

"Kalau penentuan itu kebijakan dari Menkominfo, karena mereka subyek pajak karena ada aktivitasnya (di sektor informasi dan teknologi) di sini," imbuh Sri Mulyani.

Namun, ketika disinggung mengenai perusahaan BUT mana saja yang akan menjadi target pajaknya dalam waktu dekat untuk mendapat pembayaran pajak tersebut, dia enggan menjelaskan detailnya. Pasalnya, Sri Mulyani ingin agar seluruh perusahaan BUT di Tanah Air bisa patuh pada peraturan perpajakan di Indonesia bukan hanya sebagian perusahaan saja.

Sebelumnya, untuk BUT seperti Google, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah berhasil mendapat kesepakatan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016 berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Namun Menkeu enggan menjelaskan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan raksasa tersebut.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, pekan lalu menyatakan bahwa DJP akan tetap memeriksa rekam pajak Google selama lima tahun ke belakang meskipun sudah ada kesepakatan pembayaran sesuai dengan DPR 2016 untuk menggali lebih dalam besaran tunggakannya. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

BI Terapkan Berbagai Kebijakan Mendukung Pengentasan Kesenjangan

Jumat, 20 Oktober 2017 12:10 WIB

Era globalisasi ekonomi catatkan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, juga catatkan tingkat pendapatan per kapita yang tumbuh signifikan


Luhut: Pemerintah Bangun Infrastruktur Jalan untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi

Jumat, 20 Oktober 2017 12:02 WIB

Menko Luhut: Rusaknya infrastruktur di tiap daerah berdampak pada peningkatan kesenjangan ekonomi.


Palangka Raya Gemburkan Taman Kota dengan Rp 17 Miliar

Jumat, 20 Oktober 2017 11:52 WIB

Progres taman yang juga berfungsi sebagai RTH selama 2017, mencakupi hampir 18% dari wilayah dalam kota.


Rusuh, Everton dan Ashley Williams Bersiap Hadapi Sanksi UEFA

Jumat, 20 Oktober 2017 11:48 WIB

"Wasit tidak melakukan apapun ketika (penyerang Everton) Nabil Fekir melakukan diving sepuluh kali," kata Ronald Koeman.


CBA: Hukuman bagi Koruptor di Indonesia Kurang Inovatif

Jumat, 20 Oktober 2017 11:45 WIB

Terkait sanksi, Jajang mengatakan, aparat hukum seharusnya menerapkan besarnya hukuman denda dan uang pengganti kepada koruptor.


Harga Kebutuhan Pokok di Sidoarjo Melonjak

Jumat, 20 Oktober 2017 11:43 WIB

Komoditas yang mengalami kenaikan tersebut seperti bawang putih yang mengalami kenaikan Rp1.000.


Sri Mulyani: Pemerintah-DPR Ingin Indonesia jadi Tuan Rumah IMF-World Bank yang Baik

Jumat, 20 Oktober 2017 11:37 WIB

Menkeu: Kami juga bahas kebutuhan dananya mengenai aspek efisiensinya dan apa yang akan dirasakan masyarakat secara umum


BMKG: Waspada, Kota Bogor Masuk Kategori Curah Hujan Ekstrim

Jumat, 20 Oktober 2017 11:36 WIB

Pada puncak hujan tersebut intensitas hujan masuk dalam kategori sangat lebat, yakni diatas 100 mm/hari atau diatas 20,0mm/jam.


iPhone X Versi Murah Akan Dibuat Apple

Jumat, 20 Oktober 2017 11:33 WIB

iPhone X versi murah akan dibuat Apple untuk memperbaiki pasar mereka di Negeri Tirai Bambu.


Kajian Demografi UI Dukung Rencana Pemerintah Naikan Kembali Cukai Rokok

Jumat, 20 Oktober 2017 11:32 WIB

Abdillah: Terjadi penurunan prevalensi merokok dari 36 persen pada 2013 menjadi 32 persen pada 2016.


Menteri PUPR Janjikan DIPA Sulawesi Selatan 2018 Prioritas Naik

Jumat, 20 Oktober 2017 11:28 WIB

Menteri PUPR: Kita akan mempertahankan DIPA, penganggarannya tidak turun, malah akan naik


Selain Beri Sembako, IIPG Juga Beri Pelatihan Wirausaha

Jumat, 20 Oktober 2017 11:28 WIB

Para pemilik warung sembako diberikan pelatihan dan pembekalan agar bisa mengembangkan usaha mereka


Jumat Pagi, Rupiah Menguat 11 Poin

Jumat, 20 Oktober 2017 11:27 WIB

Meski pergerakannya terbatas, namun kebijakan Bank Indonesia itu cukup memberikan dampak positif bagi mata uang domestik.


Pengemudi Transportasi Daring jadi Korban Perusakan

Jumat, 20 Oktober 2017 11:24 WIB

Jika pemerintah tidak mengambil langkah dikhawatirkan konflik horizontal makin meluas


BPJS Kesehatan Pastikan Tak Ada Pembatasan Kuota Layanan Rumah Sakit

Jumat, 20 Oktober 2017 11:18 WIB

Eddy : Tidak ada pembatasan kuota bagi pasien kami, jadi orang datang berhak atas pelayanan tersebut.