CBA Pertanyakan Sejumlah Kejanggalan Holding BUMN Migas

akurat logo
Aji Nurmansyah
Selasa, 13 Maret 2018 18:42 WIB
Share
 
 CBA Pertanyakan Sejumlah Kejanggalan Holding BUMN Migas
Center for Budget Analysis (CBA) Mencium banyak kejanggalan terkait dengan rencana membentuk perusahaan induk (Holding) Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).. SHUTTERSTOCK.COM

AKURAT.CO, Center for Budget Analysis (CBA) Mencium banyak kejanggalan terkait dengan rencana membentuk perusahaan induk (Holding) Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk menggabungkan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero). Sebab menurut Jajang kinerja PGN jauh lebih baik dibandingkan dengan Pertagas.

"Pertamina sendiri yang akan menjadi induk dari holding BUMN Migas, sampai Desember 2017 lalu memiliki utang sebesar Rp 153,7 triliun. PGN cukup stabil dan sehat sedangkan Pertamina dalam kondisi yang kritis," kata Jajang dikutip dari hasil riset yang dibuatnya, Selasa (13/3).

Jajang mencatat kinerja keuangan PGN sejauh ini, Hingga September 2017, total aset PGN mencapai USD6,30 miliar atau setara Rp 83,89 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dolar. Bahkan setiap tahun, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 28,79 triliun.

Berdasarkan catatan kinerja itu, Jajang menilai upaya Kementerian BUMN untuk melakukan merger PGN dengan Pertagas, tidak lain dari upaya "merampok" PGN.

"Ambisi Menteri BUMN yang begitu menggebu-gebu untuk menggabungkan kedua perusahaan, sepertinya ada udang di balik batu. Dengan dilakukannya penggabungan atau merger dua perusahaan gas juga bisa menimbulkan monopoli usaha. Hasilnya masyarakat tidak ada pilihan harga gas yang berbeda lagi," tambahnya.

Selain itu, CBA menilai kebijakan merger PGN dengan Pertagas hanya menguntungkan kelompok tertentu (Mafia Migas) dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu menurutnya hal ini, harus ditolak oleh masyarakat.

Ditemui terpisah Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas N Zubir mengatakan kebijakan holding BUMN migas itu terkesan terburu-buru. Dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Perseroan). Menurut dia mengabaikan berbagai aspek.

"PP Nomor 6 tahun 2018 tentang Holding Migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29 persen pemegang saham belum menyetujui holding tersebut," kata Inas sapaan akrabnya, Senin (12/3).

Lebih jauh Jajang mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan holding yang mengubah status PGN sebagai perusahaan publik menjadi perseroan terbatas (PT) justru akan menjadi ladang subur bagi mafia migas.

Dari sisi pengelolaan keuangan, dengan dijadikannya PGN sebagai anak usaha Pertamina maka DPR, BPK, atau bahkan KPK tidak lagi leluasa mengawasi PGN. []


Editor. Juaz

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Jaga Rumah yang Ditinggal Mudik, Satpol PP DKI Bakal Rutin Lakukan Patroli

Jumat, 25 Mei 2018 13:33 WIB

Satpol PP akan bekerjasama dengan Polri dan TNI serta masyarakat untuk mengamankan rumah yang ditinggal mudik penghuninya.


Setelah Thailand, Timnas U-23 Bakal Jajal Kekuatan Korea Selatan

Jumat, 25 Mei 2018 13:28 WIB

Timnas Indonesia U-23 berencana menjajal kekuatan Korea Selatan.


Bekas Karyawan Curi Brankas Bos Berisi Uang Rp48 Juta

Jumat, 25 Mei 2018 13:26 WIB

Uang hasil curiannya digunakan untuk foya-foya.


Kemenkop Beri Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi Koperasi dan UKM

Jumat, 25 Mei 2018 13:24 WIB

Kementerian Koperasi dan UKM adakan pelatihan manajemen bisnis bagi Koperasi dan UKM agar siap berkompetensi


Aman Abdurrahman Nilai Kasusnya Bernuansa Politik

Jumat, 25 Mei 2018 13:23 WIB

"Intinya adalah ada nuansa politik bermain, adanya kecemasan pemerintah."


Cari Uang Tambahan Buat Lebaran, Pak Ogah Nyambi Jadi Jambret

Jumat, 25 Mei 2018 13:17 WIB

Pelaku dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.


Pendukung Liverpool Jadi Korban Penyerangan Gerombolan Orang Tak Dikenal

Jumat, 25 Mei 2018 13:16 WIB

Sejumlah pendukung Liverpool menjadi korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal.


Bukan Bom, Ini Sumber Ledakan yang Bikin Sidang Aman Abdurahman Sempat Diskors

Jumat, 25 Mei 2018 13:12 WIB

Sumber ledakan berasal dari drum bekas bahan kimia cairan pengeras semen.


Kasus Video ABG Ancam Jokowi, Mardani: Ini Hate Speech Terparah yang Pernah Ada

Jumat, 25 Mei 2018 13:11 WIB

Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan pendekatan hukum harus diperlakukan sejenis.


Temani Pemudik, Honda Gelar 114 Titik Bengkel Siaga di Seluruh Indonesia

Jumat, 25 Mei 2018 13:05 WIB

Bengkel Siaga Honda dirancang untuk temani konsumen Honda selama melakukan perjalanan mudik.


Terdengar Dua Ledakan, Pledoi Aman Abdurrahman Sempat di Skors

Jumat, 25 Mei 2018 13:03 WIB

suara ledakan bukan berasal dari bom atau aksi teror, tapi hanya dari tong berisi cairan kimia yang meledak karena kelalaian pekerja proyek.


Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Aman Abdurrahman

Jumat, 25 Mei 2018 13:01 WIB

"Maka mohon keadilan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya,"


Marcus Gideon Bicara Tentang Ketengilan Kevin Sanjaya

Jumat, 25 Mei 2018 12:53 WIB

Marcus tidak akan melarang Kevin untuk melakukan aksi-aksi nyeleneh lagi pada pertandingan-pertandingan berikutnya.


IHSG Terus Meroket Hingga Siang

Jumat, 25 Mei 2018 12:49 WIB

Top gainers meliputi saham; Campina Ice Cream Industry, Inti Agri Resources dan Kalbe Farma


Resmi, Uber Hentikan Operasi Mobil Otonomnya di Arizona

Jumat, 25 Mei 2018 12:35 WIB

Mereka mengatakan hanya akan fokus pada programnya di Pennsylvania.